Abu Lapar Tuding Abu Hasan Ingkar Janji

1200
Massa Abu Lapar saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Butur, Jumat (3/3/2017).
Bacakan

Ketua DPRD Butur Rukman Basri Zakariah menemui massa Abu Lapar yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Butur, Jumat (3/3/2017).

-Advertisements-

BURANGA/inilahsultra.com- Ratusan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Buton Utara Lintas Pemuda dan Rakyat (Abu Lapar) mengerumuni kantor DPRD Butur, Jumat (3/3). Mereka mendesak DPRD Butur segera mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Bupati Butur Abu Hasan.

Salah satu koordinator lapangan (Korlap) aksi, Hendri Lipu mengatakan, pemerintahan Abu Hasan telah melukai harapan dan cita-cita seluruh masyarakat Butur. Pemerintahan yang kini berjalan 13 bulan diduga telah melanggar undang-undang dan menciptakan banyak masalah, baik penataan birokrasi hingga terjadinya pungutan liar. Akibatnya, terjadi kegaduhan hampir diseluruh lapisan masyarakat.

-Advertisements-

“Bupati saat ini telah jauh meninggalkan masyarakat Butur. Selama 13 bulan memimpin tak ada satupun menunjukan untuk memenuhi janji-janji politiknya. Justru yang ada hanya menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat,” teriak Hendrik di hadapan kantor DPRD Butur.

Senada dengan Hendrik, korlap lainnya Sairman Sahadia mengungkapkan, kedatangan mereka di Kantor DPRD Butur untuk mendesak DPRD segera mengeluarkan mosi tidak percaya dan membentuk panitia khusus (pansus) terkait dugaan kebijakan yang dilakukan bupati yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dan membuat gaduh masyarakat.

“Perubahan yang dijanjikan bupati sangat-sangat tidak diimplementasikan. Hanya sebuah janji belaka. Justru kita melihat bupati telah jauh meninggalkan masyarakat Butur,” ungkap Sairman.

Oleh karena itu, tambah Sekretaris KNPI Butur ini, tidak ada lagi alasan bagi DPRD Butur untuk tidak bertindak dalam menyikapi munculnya persoalan-persoalan yang diakibatkan kebijakan Bupati Butur.

“Dewan sebagai penyambung lidah masyarakat Butur, segera mungkin mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya dan bentuk pansus adanya dugaan indikasi pungutan liar ditubuh birokrasi yang tak lain diduga dilakukan bupati,” tegasnya.

Sementara itu, orator lainnya La Ode Adi Ichsan Wiratama membeberkan, beberapa kebijakan yang dilakukan bupati dianggap bertentangan dengan aturan.

Misalnya, ujar dia, perombakan birokrasi dari Eselon II, III dan IV dengan menonjob puluhan pejabat. Hal itu, menurutnya sangat bertentangan dengan undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Selama 13 bulan apa yang telah dilakukan bupati, yang ada hanya tiga hal yang bisa dilakukan, jalan santai, memindahkan sampah dari tong sampah yang satu ke tong sampah yang lain, serta faceshow. Mana pembangunan dalam segala sektor yang dijanjikan. Itu semua hanya janji-janji. Justru yang dia ciptakan hanya kegaduhan dan perkotak-kotakan dilingkungan masyarakat Butur,” pungkasnya.

Suasana demo sempat tegang ketika para pendemo memaksa masuk dalam gedung dewan. Aksi saling dorongpun tak terelakan antara massa aksi dengan polisi pamong praja. Akan tetapi kondisi itu tak terlalu lama, sebab Ketua DPRD Butur Rukman Basri Zakariah dan Wakil Ketua Abdul Salam Sahadia bersama sejumlah anggota legislatif lainnya keluar menemui para pendemo.

Sampai berita ini diturunkan belum ada jawaban resmi dari Bupati Butur Abu Hasan atas tuduhan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Abu Lapar. (R)

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...