DPRD Butur Nyatakan Mosi Tidak Percaya Terhadap Abu Hasan

2961
Bacakan

Anggota DPRD Butur saat menggelar rapat menyatakan mosi tidak percaya terhadap Bupati Butur Abu Hasan.

-Advertisements-

BURANGA/inilahsultra.com- Usai menemui para pengunjuk rasa, Ketua DPRD Butur Rukman Basri Zakariah langsung menggelar rapat dengan sejumlah anggota, Jumat (3/3/2017). Rapat itu untuk menindaklanjuti tuntutan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Buton Utara Lintas Pemuda dan Rakyat (Abu Lapar). Mereka menuntut agar wakil rakyay itu menyatakan mosi tidak percaya terhadap Bupati Butur Abu Hasan.

Rapat digelar dengan dihadiri 10 anggota dewan dan 3 unsur pimpinan.

-Advertisements-

Setelah melalui rapat internal, akhirnya DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) sepakat mengeluarkan surat pernyataan mosi tidak percaya kepada Bupati Butur Abu Hasan. Mosi tidak percaya ini dibuat sesuai desakan Abu Lapar.

Ketua Komisi III Abdul Manan Gani menegaskan, dikalangan masyarakat Butur saat ini terjadi kegaduhan akibat kebijakan Bupati Butur Abu Hasan. Diantaranya, penataan birokrasi yang semrawut maupun dugaan kuat keterlibatan oknum tertentu dalam penataan birokrasi maupun proses pengelolaan APBD.

“Ini betul-betul telah melukai masyarakat, birokrasi bobrok, pembangunan tak berjalan. Perubahan yang dijanjikan hanya slogan semata. Jadi mau tidak mau kita harus mengeluarkan mosi tidak percaya lagi kepada bupati,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Butur Sujono menguraikan, kebijakan Bupati Butur Abu Hasan sudah melukai hati masyarakat. Penataan birokrasi yang tak sesuai Undang-Undang ASN dipraktekkan dalam penempatan pejabat.

“Ada yang dinonjob tanpa alasan, ada yang diundang dilantik tapi tidak ada namanya dalam SK pelantikan. Ini pemerintahan apa,” sorot Sujono.

“Jujur, secara lembaga dewan, pribadi serta secara Partai Golkar yang tak lain salah satu pendukung Abu Hasan pada saat Pilkada lalu, sangat kecewa dengan kepemimpinan Abu Hasan sebagai bupati,” tambahnya.

Dalam rapat yang digelar itu, DPRD Butur sepakat memberikan kesimpulan atas kepemimpinan Abu Hasan saat ini.

Diantaranya, Bupati Butur telah menciptakan kegaduhan sosial masyarakat. Bupati Butur telah melibatkan kelompok masyarakat tertentu dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan, mengatur pembagian proyek, mengatur pejabat yang akan didudukan untuk menjadi pejabat eselon II, III dan IV.

Bukan hanya itu, Bupati Butur juga dianggap telah melakukan kerusakan terhadap tatanan birokrasi. Bahkan, Bupati Butur dianggap telah menyebarkan KKN dan praktek pungutan liar dalam birokrasi.

“Dengan adanya empat poin kesimpulan tersebut, DPRD secara resmi mengeluarkan  mosi tidak percaya kepada Bupati Butur,” ujar Wakil Ketua DPRD Butur Abdul Salam Sahadia. (R)

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...