BAUBAU/inilahsultra.com- Aksi jalan santai bersama Anis-Sandi, calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di Jakarta, Minggu, 5 Maret 2017 menuai kecaman.
Salah satu kecaman datang dari Muh. Zahir Rahman, Ketua HMI Komisariat Sospol, Cabang Baubau.
Dia mendesak Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Mulyadi P. Tamsir segera mundur dari jabatannya. Pasalnya dalam kegiatan tersebut Mulyadi serta beberapa pengurus terlihat ikut dan mengenakan baju seragam dengan logo Salam Bersama Anies-Sandi.
Keterlibatan Mulyadi dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta dan diduga melanggar AD/ART HMI tentang independensi.
“Kita sangat menyayangkan aksi Ketum yang ikut dalam kegiatan itu apalagi sampai mengenakan seragam berlogo salah satu paslon gubernur DKI. Sebab Ketua Umum itu simbol organisasi. Dan sebagai simbol, sudah selayaknya harus menjaga marwah HMI agar tetap independen dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis,” tegas Zahir dalam siaran persnya kepada inilahsultra.com.
Aksi ketua umum tersebut adalah contoh sesat bagi seluruh kader HMI di Indonesia. Sebab dalam pasal 6 AD/ART HMI menegaskan bahwa independensi adalah watak dan sifat HMI. Makanya tindakan ketua umum adalah bentuk pelibatan diri dalam politik praktis.
“Aksi itu menunjukkan bahwa Ketua Umum seolah tidak memahami AD/ART HMI,” tegasnya.
Zahir menganggap Mulyadi telah melakukan pelanggaran AD/ART HMI, sehingga sudah sepantasnya Mulyadi P. Tamsir mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PB HMI.
“Ketua umum secara jelas telah melanggar pasal 6 AD/ART HMI tentang independensi, sehingga yang bersangkutan harus mundur dari jabatannya. Miris jika melihat marwah lembaga ini dirusak oleh orang yang tidak bisa mengekang syahwat politiknya seperti itu,” tutupnya. (M)
