KENDARI, inilahsultra.com – Ketua DPD II Golkar Kota Kendari, Muhammad Hikman Ballagi, membenarkan adanya informasi dan laporan bahwa ada kader Golkar yang tidak mendukung pasangan calon (Paslon) usungan Golkar pada Pilwali Kendari Februari lalu.
Adalah Nurlin Surunuddin, anggota DPRD Kota Kendari dari Partai Golkar yang terang-terangan mendukung Paslon ADP-Sulkarnain. Sementara Golkar mengusung Paslon Rasak-Haris.
“Saya sudah dengar informasinya (Nurlin Surunuddin tidak mendukung paslong yang diusung Golkar) dari tingkat bawah. Hanya, kami belum dapat bukti,” beber Hikman kepada inilahsultra.com, Rabu (8/3 2017).
Kendati demikian, sambung mantan anggota DPRD Kota Kendari ini, sudah ada beberapa orang pengurus Golkar yang bersedia membeberkan semua informasi dan bukti-bukti soal keterlibatan istri Bupati Konawe Selatan (Konsel) tersebut mendukung paslon usungan partai lain.
“Kami akan evaluasi di internal partai sebagai bentuk tindak lanjut partai. Kalau memang benar-benar terbukti, sanksi terberatnya bisa kita usulkan PAW (pergantian antar waktu),” kata Hikman.
Hikman menegaskan, seluruh kader partai mestinya konsisten dengan keputusan partai. Apalagi, keputusan tersebut turun dari DPP yang wajib dilaksanakan. Jika kemudian ada kader yang membangkang maka berarti yang bersangkutan sudah siap menerima segala konsekuensi politik.
Karena itu, dengan sangat berat hati, kata Hikman, jika ada kader yang membangkang maka tentu akan dikenakan sanksi sesuai mekanisme partai. Menurut dia, bukan hanya kader yang membangkan dalam Pilkada, melainkan juga termasuk kader yang tidak pernah datang rapat.
“Pasti kita evaluasi berdasarkan informasi dan data yang kami dapat, tentunya itu menjadi bahan kami bisa saja memberikan sanksi. Sanksi teringan itu jelas teguran awal, kalau sanksi berat pasti ada pergantian hingga pemecatan baik kader, anggota DPRD dan anggota fraksi juga kena,” ujarnya.
“Karena mereka duduk di DPRD sebagai kader Golkar. Malah lebih ganjil bagi anggota fraksi yang justru mendukung partai lain, kan aneh itu. Tentunya hal-hal ini akan menjadi bahan pembicaraan kami di tingkat pleno DPD II Golkar Kota Kendari,” tandasnya.
Lebih jauh, Hikman mengaku, sudah mendapatkan laporan dan bukti soal kader yang membangkang. Hanya saja, tidak elok bila dibeberkan ke publik. “Tempatnya mungkin melalui rapat evaluasi partai, itu akan kelihatan di sana,” pungkasnya. (Maman)
