Kendari, Inilahsultra.com- Akhir-akhir ini, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam kerap menegur kepala daerah, bupati maupun wali kota.
Dalam acara penyerahan laporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sultra, Jumat 31 Maret 2017, Nur Alam sedikit kesal dengan beberapa kepala daerah yang tidak hadir.
Harusnya, kata dia, penyerahan laporan keuangan ini tidak diwakili oleh Sekda.
“Saya hari ini sebetulnya harap tidak diwakilkan oleh sekda. Momentum seperti ini seyogyanya tidak diwakilkan. Sekda Kolut, Kolaka, Konsel saya ingatkan saudara meskipun kadang kabupaten gerah dan tidak nyaman ditegur gubernur,” ungkapnya.
Meski gerah ditegur, lanjut dia, hakikatnya tugas gubernur secara konstitusi punya kewenangan untuk mengawasi dan membina kabupaten atau kota.
“Kita punya tugas awasi atau membina tanpa mengkualifikasi atau diskualifikasi kedudukan saudara. Kita pahami struktur atau tingkatan penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Bila semua pihak paham tugas dan fungsinya masing-masing, Nur Alam yakin bahwa roda pemerintahan berjalan dengan baik.
“Sekarang, saya pimpin doanya semoga semua kabupaten dan kota bisa dapat WTP. Kalau hari gini masih disclaimer, maka saya nilai bahwa itu kegagalan pimpinan daerah,” ujarnya.
Yang menjadi masalah di Sultra dalam pengelolaan keuangan adalah sumber daya manusia. Untuk itu, kata dia, seiring berjalannya waktu, kelemahan di sektor ini bisa diperbaiki.
“SDM kita selalu jadi persoalan utama dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi. Tapi kita lahir dalam kondisi yang sama. Tinggal kelolah potensi kita dan terus belajar sehingga tidak ketinggalan dari daerah lain,” harapnya.
Reporter: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Rido
