BacakanKendari, Inilahsultra.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra siap menerima aduan berkait maraknya mutasi pegawai yang dilakukan pejabat bupati atau wali kota.
Anggota Komisi I DPRD Sultra Yati Lukman mengatakan, bila ada laporan yang masuk, pihaknya tetap mengambil sikap.
“Tapi sampai saat ini belum ada yang datang mengadu,” ungkapnya, Jumat 31 Maret 2017.
“Kalau ada yang merasa dirugikan akan ditindaklanjuti,” tambahnya.
Yati mengaku sangat menyayangkan mutasi yang marak terjadi setelah pilkada dilaksanakan.
“Tidak boleh semena-mena melakukan mutasi. Karena merugikan pejabat yang dimutasi,” jelasnya.
Menurut dia, memutasi seseorang harus berdasarkan aturan dan pejabat yang menduduki posisi tertentu harus sesuai disiplin ilmunya.
“Maunya memindahkan orang harus melihat status ilmu dan kemampuan dia. Harus dilihat dulu, kalau sudah cocok disiplin ilmunya yah tidak masalah. Kalau mutasi dengan alasan lain tidak apa-apa asal bukan alasan politik,” ujarnya.
Dia berharap, banyaknya mutasi yang terjadi harus segera disikapi dengan tegas oleh Gubernur Sultra. Sebab, gubernur adalah pembina seluruh aparatur di wilayah provinsi.
“Pak gubernur harus ambil sikap secepatnya,” tuturnya.
Reporter: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Rido
