Revisi UU Pemilu, KPU Wajib Laksanakan Rekomendasi Bawaslu

623
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com- Revisi Undang-undang Pemilu sementara dibahas oleh DPR RI. Salah satu poin yang ditekankan adalah penambahan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

-Advertisements-

Selain sebagai pengawas pemilu, Bawaslu juga akan dijadikan lembaga peradilan pemilu yang keputusannya berupa rekomendasi tidak bisa dipertimbangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Bawaslu ditambah satu kewenangan lagi. Bukan hanya sebagai pengawas pemilu, tapi lembaga peradialn pemilu hingga di level paling bawah,” ungkap ketua Pansus revisi UU Pemilu, Lukman Edy saat ditemui di Kendari, Sabtu, 8 April 2017.
Setiap rekomendasi Bawaslu, lanjut Edi, KPU tidak boleh tidak laksanakan. Sebab, keputusan Bawaslu merupakan hasil peradilan.

“Itulah inti peradilan dan ini masuk revisi uu pemilu,” jelasnya.

Publik khawatir, dengan kewenangan yang besar, Bawaslu secara seenaknya mengeluarkan rekomendasi. Bila demikian terjadi, kata Edy, rekomendasi Bawaslu bisa diuji hingga di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

“Diuji hanya sampai TUN. Jadi, peradilan di pemilu ini hanya dua level. Bawaslu dan PTUN. Finalnya di PTUN,” paparnya.

Di tingkat PTUN, lanjut dia, yang boleh mengajukan gugatan adalah warga masyarakat yang keberatan dengan rekomendasi Bawaslu.

“Pada pengadilan tata usaha negara warga yang boleh gugat, KPU tidak boleh,” tegasnya.

Reporter: La Ode Pandi Sartiman

Editor: Rido

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...