Mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di pusat perbelanjaan Lippo Plaza Kendari, Jumat, 9 Juni 2017.
Kendari, Inilahsultra.com – Gegara melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sembilan sekuriti, pusat perbelanjaan Lippo Plaza Kendari didemo puluhan mahasiswa, Jumat, 9 Juni 2017.
Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Forum Mahasiswa Pemerhati Buruh mendatangi Lippo Plaza Kendari. Mereka menganggap, keputusan perusahaan yang memecat sembilan sekuriti itu tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.
“Yang dipecat ini ada yang sudah memiliki masa kerja lima tahun, tiga tahun dan delapan bulan. Mereka dipecat tanpa alasan yang tidak jelas dari perusahaan,” ungkap Rinaldi, koordinator lapangan aksi.
Menurut Rinaldi, akibat PHK sepihak ini, sembilan karyawan tersebut tidak mendapatkan haknya berupa uang pesangon.
“Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pekerja yang di PHK harus mendapatkan pesangon dan diberikan uang penghargaan masa kerja. Hal ini tidak didapatkan oleh pekerja yang di PHK,” bebernya.
Tidak hanya masalah PHK, mereka juga mengkritik pengelolaan pusat perbelanjaan tersebut yang dianggap tidak memenuhi standar keamanan bagi pengunjung.
Peristiwa ambruknya palfon Lippo Plaza menunjukan bahwa sistem keamanan di pusat perbelanjaan itu tidak terjamin dan membahayakan konsumen ketika berkunjung di sana.
“Pemerintah harusnya tegas menindak perusahaan ini. Sudah jelas banyak pelanggaran yang dilakukannya,” tekannya.
Usai menggelar demo di Lippo, mahasiswa ikut melakukan aksi di DPRD Sultra dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sultra.
Di Dinas Nakertrans, mereka mendesak agar perusahaan tersebut ditindak sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami meminta kepada Lippo Plaza untuk segera memberikan hak-hak pekerjanya. Kami meminta kepada Dinas Nakertrans untuk memanggil perusahaan tersebut dan memberikan sanksi tegas. Kami juga meminta DPRD Sultra untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terkait sistem keselamatan di sana,” tuturnya.
Reporter: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Din
