BPK menyerahkan hasil audit Pemprov Sultra, Jumat, 16 Juni 2017.
Kendari, Inilahsultra.com – Rapat paripurna DPRD Sultra dengan agenda penyerahan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra digelar, Jumat, 16 Juni 2017.
Penyerahan dilakukan auditor utama BPK Sjafrudin Mosii kepada Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh dan Gubernur Sultra Nur Alam.
“Opini Wajar Tanpa (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Sultra adalah untuk yang ke empat kalinya secara berturut-turut,” ujar Sjafrudin.
Sjafrudin mengatakan, Pemprov Sultra beserta jajarannya menunjukkan komitmen tinggi dengan menyajikan laporan keuangan yang baik.
“Mampu menciptakan sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan,” tuturnya.
Meski begitu, dia menegaskan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.
Misalnya, serah terima sarana dan prasarana SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi belum tertib. Penganggaran dan pengeluaran bagi hasil kabupaten/kota pada akun pengeluaran pembiayaan tidak tepat.
Selanjutnya, pengelolaan persediaan dan penyajian beban persediaan serta saldo persediaan tidak sesuai ketentuan.
Sehingga BPK memberikan saran agar Pemprov Sultra perlu meningkatkan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, serta menekan nilai pengangguran dan kemiskinan.
“Akan kurang bermakna jika kesejahteraan rakyat di Sultra belum tercapai,” ujarnya.
Reporter: Haerun
Editor: Herianto
