Gubernur Sultra Nur Alam saat menghadiri acara buka puasa bersama yang digelar anggota DPR RI asal Sultta di Grand Clarion Hotel Kendari, Sabtu, 17 Juni 2017.
Kendari, Inilahsultra.com – Gubernur Sultra Nur Alam menyambut positif adanya tambahan satu kursi untuk daerah pemilihan (dapil) Sultra.
Namun, penambahan satu kursi ini dinilainya tidak ada hubungannya dengan rencana pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).
Menurut Nur Alam, usulan pemekeran dan penambahan satu kursi di DPR RI merupakan isu yang terpisah dibahas di Komisi II DPR RI.
“Itu terpisah. Karena usulan Kepton masih proses. Tidak bisa dikaitkan (Kepton) dengan keputusan penambahan kursi,” ungkapnya usai buka puasa bersama di Grand Clarion Kendari, Sabtu, 17 Juni 2017.
Dia menyebut, tambahan satu kursi ini sebenarnya tidak adil bagi Sultra bila dibandingkan dengan provinsi tetangga Sulawesi Tengah.
Menurut dia, provinsi dengan ibu kota Palu itu memiliki karakter jumlah penduduk yang sama dengan Sultra. Hanya, mereka mendapatkan jatah tambahan satu kursi menjadi tujuh kursi di DPR RI.
“Sultra kurang lebih sama dengan Sulteng. Seyogyanya harusnya sama dengan Sulteng tujuh kursi. Sekarang kita bersyukur diberikan tambahan enam tapi Sulteng tujuh,” ungkap Gubernur Sultra dua periode ini.
Ke depan, lanjut dia, akan meminta kepada perumus kebijakan dan pengambil keputusan agar memperhatikan asas proporsionalitas dalam membagi jumlah jatah kursi di DPR RI.
“Sehingga tidak ada daerah yang kurang,” ujarnya.
Dia juga menganggap, perwakilan Sultra yang jumlahnya hanya enam orang tidak akan sebanding dengan jumlah komisi di DPR RI.
“Komisi di DPR RI ada 12 komisi, kita hanya lima. Berarti masih ada separuh komisi tidak ada delegasi kita. Walaupun ada lobi sharing antarkomisi, tapi tidak efektif,” tuturnya.
Reporter: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Herianto
