Rasyid
Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra turut memberikan tanggapan atas mandeknya transaksi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam dua hari terakhir ini.
Anggota Komisi II DPRD Sultra Rasyid berharap, BRI melindungi dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabahnya. Bila kasus serupa terus terulang, dia meminta agar Bank Indonesia (BI) selaku pengatur lalu lintas perbankan di Indonesia memberikan sanksi kepada BRI.
“Kami berharap sebagai pengatur lalu lintas bank di Indonesia, BI harus memberikan punismen kepada bank yang lakukan kesalahan seperti ini,” ungkap Rasyid, Rabu, 5 Juli 2017.
Rasyid berharap, kejadian ini tidak terulang lagi. Masyarakat dirugikan karena tidak bisa melakukan transaksi, baik mengirim atau menarik uang di BRI.
“Kalau admin setiap bank dibobol atau diganggu yang rugi masyarakat. Kejadian kemarin jelas merugikan masyarakat karena ada beberapa transaksi gagal, ada anaknya sekolah di luar yang mau bisnis dan ada orang mau bayar biaya rumah sakit tidak bisa tertangani. Ini juga harus dipikirkan,” katanya.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sistem IT setiap perbankan bebas dari pembajakan.
“Karena bank sangat rentan dengan aksi siber. Sehingga, kita harap siber perbankan betul kualifait,” katanya.
Bank, lanjut dia, harus melindungi uang nasabah. Jika ada uang nasabah yang hilang, maka bank harus bertanggung jawab.
Mengenai masalah tersebut, Komisi II berencana akan memanggil pihak BRI dan BI untuk memperjelas masalah ini.
“Kita akan panggil BRI secara institusi. Saya baca beberapa media online, kasus ini secara nasional. Katanya dibobol. Tapi kita akan pastikan dulu. Dijedah rapat akan minta keterangan secara rinci dari BRI dan BI,” pungkasnya.
Reporter: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Herianto
