Laode Zainuddin Napa
Pasarwajo, Inilahsultra.com – Kepala Dinas Pariwisata Buton Laode Zainuddin Napa menilai, Laode Ali Akbar tak pantas menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setprov Sultra.
“Kalau benar pernyataan Sekda Provinsi (Lukman Abunawas) bahwa penundaan pelantikan (Bupati dan Wakil Bupati Buton terpilih) akibat kelalaian Karo Pemerintah, berarti pejabat itu sangat fatal melakukan kesalahan dalam melaksakan tugasnya. Sehingga tidak layak menduduki jabatan kepala biro pemerintahan pemprov,” tegas Laode Zainuddin Napa, Senin, 21 Agustus 2017.
Sebelumnya, Zainuddin Napa keberatan dengan jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Buton yang ditetapkan tanggal 24 Agustus 2017. Pasalnya, tanggal itu sesuai dengan puncak perayaan Festival Budaya Tua Buton. Sehingga kosentrasi masyarakat terpecah.
Menurut Zainuddin Napa, mencermati sidang perkara Samsu Umar Abdul Samiun, Bupati Buton terpilih pada 16 Agustus yang lalu, hakim akan memutuskan memberikan izin pinjam keluar mengikuti pelantikan baru akan diputuskan pada tanggal 23 Agustus. Permohonan itu dilakukan kuasa hukum Umar Samiun.
“Berdasarkan kenyataan itu, berarti karo pemerintahan diduga telah berbohong dan melampaui wewenang hakim. Karena telah mempublikasikan pada salah satu media terkait pelantikan Umar Samiun tanggal 24 Agustus. Sementara hakim belum memutuskan,” ujarnya.
Dia menilai Karo Pemerintahan diduga tidak punya niat baik terhadap Kabupaten Buton. Pasalnya, rencana pelantikan pada tanggal 18 Agustus adalah hasil konsultasi antara Plt Gubernur Sultra Saleh Lasata dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), termasuk Plt Bupati Buton La Bakry saat itu.
Mestinya, lanjut Zainuddin Napa, Karo Pemerintahan segera menindak lanjuti kesepakatan tersebut. Namun dia menduga, Karo Pemerintahan tidak mampu atau sengaja memecah kosentrasi masyarakat Buton dalam penyelenggaraan Festival Budaya Tua Buton.
“Bayangkan dengan rencana pelantikan tanggal 18 yang lalu, jauh sebelumnya para pejabat dan masyarakat Buton sudah memesan tiket PP Jakarta-Buton untuk menghadri pelantikan. Dan balik ke Buton tanggal 19 pagi. Karena malamnya pembukaan festival. Berapa pengorbanan yang harus di keluarkan, ternyata pelantikan diundur yang bersamaan dengan acara puncak festival,” sorotnya.
Menurut Zainuddin Napa, harusnya Pemprov Sultra bersyukur karena masih ada kabupaten yang memiliki inisiatif menyelenggarakan festival dalam rangka promosi untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan.
“Bukan untuk dihalangi dengan cara memanfaatkan suasana yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Buton,” ujarnya.
“Saya melihat bahwa Karo Pemerintahan tidak menguasai wilayah, baik aspek pemerintahan maupun kemasyarakatan,” tambahnya.
Reporter: Nia
Editor: Din
