Buranga, Inilahsultra.com-Menteri Pendidikan Republik Indonesia telah menerapkan kebijakan Full Day School. Kebijakan tersebut ternyata menuai pro dan kontra.
Pasalnya, kebijakan itu dianggap sulit diterapkan terutama di daerah pendesaan yang masih kekurangan tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan yang masih sangat terbatas. Hal itu juga, terjadi di Butur.
Sejauh ini, belum ada satu sekolah pun di daerah di daerah paling utara pulau Buton ini menerapkan sekolah lima hari.
Bupati Butur, Abu Hasan belum lama ini mengatakan, penerapan lima hari sekolah atau Full Day School sangat sulit diterapkan di sekolah pedesaan karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya guru yang dimiliki.
“Program lima hari sekolah tentu membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang mumpuni dan memadai di setiap sekolah. Sejauh ini, Butur masih ada satuan pendidikan kekurangan tenaga pendidik dan sarana pendidikan masih belum memadai,” katanya.
Seharusnya, tambah mantan Kadispora Butur itu Menteri Pendidikan sebelum mengambil keputusan terlebih dulu melakukan sosilisasi kepada setiap kepala daerah. Itu penting dilakukan untuk mengukur kesiapan sebuah daerah.
“Jangan sampai penerapan kebijakan itu hanya berlaku efektif di daerah perkotaan namun tidak di daerah yang belum maju,” ujarnya.
Oleh karena itu, untuk di Butur sendiri kebijakan tersebut masih sulit dilakukan. Apalagi seluruh sekolah di Sultra masih sedikit yang menerapkannya.
“Penerapan Ful Day School susah diterapkan di Butur. Sejauh ini belum ada satu sekolah pun yang menerapkannya,” imbuhnya.
Reporter : Mawan
Editor : Rido
