Rusman Emba saat memaparkan visi misi di DPD Partai Hanura Sultra.
Kendari, Inilahsultra.com – Bupati Muna sekaligus Bakal Calon Gubernur Sultra LM Rusman Emba memaparkan makna tagline Peradaban Baru di acara penyampaian visi misi di DPD Partai Hanura.
Maksud Peradaban Baru sebut Rusman adalah perubahan paradigma berpikir masyarakat Sultra selama ini.
Menurut dia, sudah saatnya Sultra datang dengan cara berpikir baru dimana pemimpinnya tidak ego terhadap prestasi dan mengabaikan pembangunan pemimpin sebelumnya.
“Sultra terkesan monoton dibanding daerah lain. Dibutuhkan cara berpikir dan bertindak yang baru. Bukan hanya teoritis namun tidak bertindak,” ungkap Rusman di hadapan panelis DPD Partai Hanura, Senin malam, 4 September 2017.
Menurut Rusman, Sultra memiliki kekayaan yang melimpah. Dia menilai, APBD Rp 3 triliun lebih masih sedikit dibandingkan dengan kekayaan yang melimpah.
“Maksimalkan seluruh potensi yang ada. Mulai dari potensi tambang yang tidak hanya dinikmati pihak asing tapi juga masyarakat. Pertanian harus dimaksimalkan. Termasuk perikanan dan kelautan bisa dikembangkan,” jelasnya.
Menurut dia, pembangunan di Sultra jangan hanya dilakukan pendekatan proyek tetapi harus berkelanjutan. Perlu adanya konsep industri dalam pengembangan pertanian.
“Sultra dikenal potensi sumber daya alam, nikel dan emas. Kalau naik pesawat hampir 3/4 orang Cina di dalamnya. Orang luar negeri berpikir untuk masuk di Sultra, kalau dibuatkan regulasi bisa angkat harkat martabat masyarakat Sultra,” paparnya.
Dengan sokongan sumber daya alam itu, menjadi modal untuk membangun sumber daya manusia untuk lebih kreatif dan berdaya saing.
“Kelompok sekat yang selama ini terjadi di elit politik dan masyarakat harus dihilangkan,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan konsep itu lah yang mendorong Rusman untuk maju Pilgub Sultra 2018 mendatang. Selain karena peluang politik, dia juga memiliki gagasan yang besar untuk membangun Sultra menjadi daerah maju dan tidak lagi tertinggal dari daerah tetangga.
Dia juga mengaku, jabatan Bupati Muna dirasa tidak cukup untuk melebarkan pengabdiannya.
“Untuk mewujudkan kepentingan daerah, maka harus jadi gubernur dulu. Ada delapan kewenangan bupati diambil alih gubernur. Kekuasaan sekarang sudah sentralistik, dana APBD hanya untuk kebutuhan pusat. Ruang gubernur lebih luas kewenangannya,” tuturnya.
Reporter: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Herianto
