BacakanIlustrasi
Batauga, Inilahsultra.com – Gerakan Mahasiswa (GEMA) Buton Selatan (Busel) meminta Pemkab Busel segera mengevaluasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pasalnya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dana hibah senilai Rp 500 juta belum dipertanggungjawabkan.
Ditemui dipelataran Kantor Bupati, Ketua Umum GEMA Busel, La ode Riski Satria mengatakan, permintaan evaluasi itu bukan tanpa alasan. Hal ini mengingat untuk kepentingan daerah.
“Kami miris melihat sikap PDAM Busel yang tidak mempertanggungjawabkan keuangan daerah. Mereka mendapatkan dana hibah namun tidak membuat laporan pertanggungjawaban, sehingga dana ini terindikasi disalahgunakan,” ungkapnya.
Pihaknya juga sangat menyayangkan komentar Kepala PDAM Busel kepada salah satu media yang menyatakan bahwa adanya kekeliruan yang dilakukan oleh BPK RI dalam melakukan pemeriksaan hingga dana hibah tersebut menjadi temuan.
“Pertanyaan tersebut kami anggap sebagai salah satu bentuk ketidakpercayaan serta upaya menghindar yang dilakukan oleh kepala PDAM Busel kepada lembaga negara yang berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan, ini baru pertama kali terjadi seseorang menyalahkan audit BPK RI,” tuturnya.
“Kami berharap kepada Pemkab agar secepatnya mengevaluasi kinerja kepala PDAM Busel ini, setidaknya hal ini menjadi pembelajaran, sehingga kedepannya tidak lagi terjadi,” tutupnya.
Sementara, Direktur PDAM Busel, Tamrin T beberapa waktu lalu membantah adanya dana hibah yang diberikan Pemkab Busel pada tahun 2016.
“Tidak ada danah hibah yang diberikan kepada kami. Ditahun 2016 dana yang diberikan oleh Pemkab Busel merupakan dana penyertaan modal,” ungkapnya.
Dalam masalah ini, lanjut dia, BPK Perwakilan Sultra keliru dalam menetapkan temuan tersebut.
Reporter : Ian
Editor: Din
