La Bakry saat membuka sosialisasi implementasi penerapan transaksi nontunai, Sabtu, 21 Oktober 2017.
Pasarwajo, Inilahsultra.com – Plt Bupati Buton La Bakry mengimbau seluruh PNS dan non-PNS agar menyiapkan diri saat penerapan transaksi nontunai, 1 Januari 2018 mendatang.
Permintaan itu disampaikan La Bakry saat membuka sosialisasi implementasi penerapan transaksi nontunai, Sabtu, 21 Oktober 2017 di gedung serba guna Wakaka Pasarwajo Kabupaten Buton.
“Tujuan pemberlakuan transaksi nontunai untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan metode pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta bertanggungjawab dan mempersempit ruang bahkan cela terjadinya penyimpangan keuangan daerah,” ujarnya.
Menurut La Bakry, implementasi transaksi nontunai dilakukan dengan metode pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain melalui instrumen atau alat pembayaran dengan menggunakan kartu cek bilyet giro, uang elektronik atau semacamnya.
“Dengan pemberlakuan transaksi non tunai maka pejabat pengelola keuangan dalam transaksi tidak lagi memegang atau menyalurkan uang cash dengan tunai kecuali dalam hal tertentu dan dibatasi jumlahnya,” terangnya.
Kata La Bakry, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton telah menindaklanjuti surat edaran Menteri Keuangan tentang implementasi transaksi nontunai dengan memerintahkan kepada seluruh SKPD untuk segera melaksanakan transaksi nontunai dan bekerja sama dengan PT Bank Sultra.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Sarifudin mengatakan, pemberlakuan transaksi nontunai sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 10 tahun 2016 agar segera menerapkan transaksi nontunai untuk menghindari korupsi sejak tanggal 17 April 2017.
“Sejak dikeluarkannya impres no 10 tahun 2016 meminta kepada seluruh daerah paling lambat 1 Januari 2018 wajib menerapkan transaksi nontunai. Manfaatnya sangat banyak dalam rangka mendorong transaksi transparan, sehingga arah penguaran anggaran dan diserahkan kemana diketahui,” ujarnya.
Menurut Sarifuddin, pemerintah pusat sudah menerapkan transaksi nontunai di Jakarta pada bulan Oktober. Salah satu contohnya adalah penggunaan pintu tol. Jika tidak menggunakan transaksi nontunai maka pintu tol tidak terbuka.
“Jika ini dilaksanakn maka apa yang harus dilakukan bahwa seluruh biaya penyaluran uang tidak ada yang cash,” jelasnya.
Pemberlakuan transaksi nontunai, lanjut Sarifuddin, aman dan praktis, tidak menggunakan banyak tempat, dan nyaman.
“Ini keamanannya lebih terjamin karena transaksi non tunai. Bahkan negara maju seperti Belgia 97 persen transaksi sudah non tunai,” tuturnya.
Sarifuddin meminta kepada Plt Bupati Buto La Bakry agar menginstruksikan kepada seluruh SKPD menyiapkan diri melakukan transaksi nontunai.
“Untuk di Buton 2018 harus ada komitmen untuk melaksanakan transaksi ini. Tetapi mitra selama ini harus diberitahukn jika kita sudah lakukan transaksi non tunai,” jelasnya.
Reporter: Nia
Editor: Din
Facebook Comments
-Advertisement- ![]()
