Ini Target KNPI Sultra Dua Bulan Kedepan

Ketua KNPI Sultra, La Ode Umar Bonte (tengah), saat menyerahkan piagam penghargaan kepada Rektor USN Kolaka, Dr Azhari, sebagai pemuda Inspirator bidang Iptek.
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Pascapelantikan pengurus yang dilaksanakan penghujung Oktober kemarin, KNPI Sulawesi Tenggara (Sultra) terus bergerak melakukan konsolidasi di tingkat kabupaten/kota.

Alhasil, kepengurusan KNPI di beberapa daerah di Sultra mulai terbentuk, diantaranya, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Muna, Buton Tengah, Wakatobi, Konawe, Kota Baubau. Sisanya ditargetkan tuntas November 2017 ini.

“Masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum terbentuk. Misalnya, Konkep, Konut, Kendari, Buton, Busel, Butur, Bombana. Insya Allah secepatnya kita bentuk,” kata Ketua DPD KNPI Sultra, La Ode Umar Bonte, Rabu, 2 November 2017.

Umar Bonte menyampaikan, dalam dua bulan terakhir ini, sebelum memasuki tahun 2018, semua kepengurusan di daerah sudah harus ada. Bahkan, KNPI masing-masing daerah diharapkan sudah merumuskan program-program kerjanya.

“Jadi, target kita, tahun 2017 ini sudah harus tuntas semua. November kita selesaikan kepengurusan, Desember kira Raker (Rapat Kerja). Ini adalah amanah dari DPP KNPI,” jelas Umar Bonte.

Khusus di Kota Kendari, Umar Bonte masih mencari figur yang tepat untuk memimpin KNPI di ibukota provinsi Sultra ini. Sebagai ibukota provinsi, kata dia, KNPI Kendari sebaiknya dipimpin oleh figur berpotensi, memiliki pengalaman organisasi, dan mampu membangun sinergitas dengan pemerintah.

Disamping itu, lanjut dia, yang bersangkutan juga diharapkan bisa merangkul dan memahami persoalan pemuda di daerah yang heterogen ini. “Untuk di Kendari saya sedang mencari (figur). Yang pasti bukan figur karbitan,” ujarnya.

Anggota DPRD Kota Kendari ini mengaku, target menutaskan kepengurusan hingga di tingkat kabupaten/kota dalam jangka waktu dua bulan kedepan ini merupakan amanah dari DPP KNPI.

Apalagi, kata dia, KNPI yang sedang dijalankan ini adalah KNPI yang betul-betul mendapat legitimasi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

“Makanya kita targetkan, di tahun 2017 ini, semua kepengurusan sudah beres. Jika tidak, saya bisa dipecat,” tutupnya.

Penulis: Haerun
Editor  : Jumaddin Arif

Facebook Comments