Kendari, Inilahsultra.com– Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas membuka rapat Koordinasi BPJS Provinsi Sulawesi Tenggara, di Hotel Clarion Kendari, Kamis 7 Desember 2017. Rapat itu bertemakan Gotong Royong dan Kerja Bersama Menuju Masyarakat Sehat Sejahtera Melalui Program JKN-KIS.
Lukman Abunawas dalam sambutannya, mengatakan, sebagai upaya dalam menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan program strategis nasioanal dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN, sesuai yang diintruksikan oleh Presiden RI Nomor 8 tahun 2017.
BPJS Kesehatan kembali meningkatkan peran penting Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan dan menjaga keberlangsungan program JKN-KIS melalui Gathering Pemerintah Daerah se Provinsi Sultra.
Salah satu yang sangat berperan dalam menyukseskan JKN-KIS, Pemda dapat mengoptimalkan perannya demi mewujudkan cita-cita universal health converage (UHC) yang ditargetkan terealisasi paling lambat 1 Januari 2019 mendatang.
“Kepada Bupati dan Walikota agar dapat mengoptimalkan integritas jamkesda kedalam program JKN-KIS untuk mewujudkan UHC pada 1 Januari 2019. Karena dukungan UHC juga dapat dilakukan melalui kebijakan dan regulasi yang mewajibkan setiap penduduk memiliki jaminan kesehatan nasional,” kata Lukman Abunawas.
Mantan Bupati Konawe ini menjelaskan, berdasarkan data jumlah penduduk sultra 2.551.146 jiwa dan yang memiliki jaminan kesehatan baik itu penerima bantuan iuran (PBI). Masyarakat yang ditanggung pemerintah daerah, peserta pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, TNI, POLRI, dan peserta bukan pekerja sebanyak 1.813.610 jiwa sebanyak 71.09 persen.
Dari penduduk yang memiliki jaminan kesehatan ini terdapat 181.222 jiwa atau sebesar 7,1 yang jaminan kesehatan di tanggung oleh Pemerintah Daerah, penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan sebanyak 737.536 jiwa atau sebesar 28.91 persen.
“Ini yang harus menjadi perhatian bupati atau walikota untuk dapat memberikan jaminan kesehatan kepada yang berhak mendapatkan di tahun-tahun berikutnya,” jelasnya.
Diungkapkannya, di wilayah Sultra terdapat 379 fasilitas kesehatan tingkat pertama, 23 rumah sakit milik pemerintah maupun swasta yang telah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai sumber pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia mampu bekerja.
“Sumber daya manusia kita banyak terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, bidan, perawat, kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat dipelayanan kesehatan dan terbesar di sultra yang didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam memberikan pelayana kesehatan,” tutupnya.
Reporter : Haerun
Editor : Aso
