Pasarwajo, Inilahsultra.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buton mulai melakukan gerakan mitigasi bencana. Ada empat daerah yang dibentuk yakni, tiga desa dan satu kelurahan.
Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Buton Rizal Jalil mengatakan, tiga desa dan satu kelurahan sebagai wilayah tangguh bencana yakni Desa Wakalambe dan Mabulugo di Kecamatan Kapontori, Desa Balimu di Kecamatan Lasalimu Selatan, dan Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo.
Untuk desa tangguh bencana (Destana) ini, lanjut Rizal, ada 20 relawan dan 30 orang dalam forum tangguh bencana di setiap wilayah sudah dibentuk. Mereka bertugas memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musibah.
Kata dia, penetapan desa tangguh bencana karena empat wilayah tersebut kerap dilanda banjir setiap tahunnya.
“Balibu dan Pasarwajo itu selalu banjir rob ketika air laut pasang, sedang Wakalambe dan Mabulugo ancamannya banjir di musim penghujan,” katanya dalam seminar yang di gelar di Takawa, Rabu 13 Desember 2017.
Menurut Rizal, 20 relawan dan 30 anggota forum sudah dilatih kemampuan mitigasi jika sewaktu-waktu daerahnya dilanda bencana. Latihan itu meliputi pengetahuan pencegahan bencana, kemampuan evakuasi dan kemampuan pemulihan pasca bencana.
“Mereka akan aktif mengedukasi masyarakat soal mitigasi,” tambahnya.
Selain kehadiran relawan terlatih, desa tangguh bencana juga dilengkapi dengan peta evakuasi di beberapa titik strategis warga. Hal itu sebagai langkah sosialisasi gerakan mitigasi untuk mereduksi potensi kerugian maupun jatuhnya korban jiwa jika bencana terjadi tiba-tiba.
Empat desa tangguh bencana ditetapkan berdasarkan frekuensi terjadinya ancaman banjir. Meski sebenarnya, beberapa wilayah di Kabupaten Buton juga punya tingkat kerawanan bencana yang patut diwaspadai, seperti wilayah Kecamatan Wolowa yang rawan longsor.
“Hanya anggaran kami baru bisa menghandle empat desa itu. Diupayakan desa lain bisa diakomodir di tahun berikutnya,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Buton Ahmad Mulia mengatakan, gerakan mitigasi bencana akan diprogramkan secara komprehensif. Hal itu sudah dikaji dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD).
“Seperti pembangunan tanggul didaerah rob, ataupun wilayah penampungan air di daerah rawan banjir. Itu sudah dibahas dalam RPJM,” paparnya.
Ia berharap, pasca empat daerah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana, gerakan mitigasi tidak saja menjadi formalitas. Melainkan dapat direalisasikan ke masyarakat agar dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain.
“Mencegah itu lebih baik daripada menormalisasi wilayah bencana,” pungkas Ahmad Mulia.
Staf Ahli Bupati Buton Bidang Kemasyarakatan Murtaba Muru mengatakan, pembentukan Destana diharapkan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
“Semoga Destana yang dibentuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran kedepannya menjadi acuan bagi desa lainnya,” ujarnya.
Katanya kehadiran Destana sebagai bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Buton dalam mewujudkan komitmen global sebagaimana yang terangkum dalam kerangka kerja guna mengurangi resiko bencana 2015-2030.
Makanya, lanjut dia, output dari kegiatan tersebut dapat dijadikan acuan dan diadopsi dalam merancang kegiatan yang dilakukan di desa begitu juga SKPD terkait, instansi vertikal maupun swasta yang ada di Buton.
Reporter: Nia
Editor: Din
