Kendari, Inilahsultra.com – Pola dinasti kekuatan diciptakan sejumlah kepala daerah bukan menjadi hal baru di Indonesia. Hegemoni kekuasaan dalam sistem pemerintahan saat ini bahkan menjadi tren yang dibangun elite tokoh lewat ajang Pilkada.
Tak terkecuali di Sultra yang tengah memasuki babak pemilihan Gubernur Sultra pada Juni 2018 mendatang. Isu politik dinasti menghangat ditengah kontestasi Pilgub Sultra.
Meski lumrah, dari kalangan mahasiswa sistem dinasti kekuasaan dinilai merugikan rakyat sebagai sasaran pembangunan. Pola dinasti kekuasaan mendapat penolakan keras. Seperti diutarakan Ketua BEM UHO, Sarlin.
Kata dia, dinasti politik cenderung berpotensi melahirkan pemerintahan yang korup dan cenderung mengorbankan masyarakat.
“Sebagai pemilih sekaligus mahasiswa kita tentu sangat tidak setuju dengan model figur yang begitu. Namanya dinasti, potensi korupsi tinggi. Pasti besar dan merugikan masyarakat,” ujar Sarlan diwawancarai inilahsultra.com Sabtu 30 Desember 2017.
Jika kalangan organisasi mahasiswa menolak keras pola politik dinasty, lain lagi pendapat kalangan politisi. Di jajaran politikus sistem dinasti dianggap lumrah dan sah dalam ajang pesta demokrasi di Indonesia.
Seperti diungkap Ketua DPD I Golkar Sultra, Ridwan Bae. Bupati Muna dua periode ini menganggap sistem ini legal sepanjang dalam prosesnya tidak mengabaikan asas demokrasi.
“Dinasti itu kecuali figurnya ditunjuk atau diangkat. Tapi kalau dipilih rakyat itu bukan kategori dinasti tapi kehendak rakyat,” ujar Ridwan.
Penulis: Siti Marlina
