Bawaslu Sultra Tetapkan Sri Yastin Asrun Melanggar Kode Etik ASN

Ketua Bawaslu Sultra, Hamirudin Udu.

Kendari, Inilahsultra.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari Sri Yastin Asrun, dengan melakukan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Bawaslu Sultra Hamirudin Udu mengatakan, sesuai hasil rapat pleno dalam kajian Bawaslu istri dari calon gubernur Sultra Asrun, Sri Yastin Asrun telah melanggar ketentuan undang-undang ASN, peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004 dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang kode etik dan perilaku ASN.

“Yang bersangkutan telah melanggar kode etik, perilaku dan netralisir ASN,” kata Hamirudin Udu, di Kantor Bawaslu Sultra, Jumat, 12 Januari 2018

Sesuai keterangan dari yang bersangkutan bahwa, dirinya pergi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mengikuti deklarasi pasangan calon Gubernur Asrun-Hugua itu dalam keadaan cuti kerja.

“Melalui kajian kami memang bersangkutan berstatus PNS, akan tetapi dengan surat cuti itu tidak akan menghilangkan status bersangkutan sebagai PNS,” katanya.

Kemudian Hamirudin menjelaskan, status seorang PNS itu bisa dihilangkan kecuali sudah mengundurkan diri, pensiun atau dipecat. Itu baru hilang status seseorang sebagai PNS, akan tetapi dengan alasan cuti, tidak akan menghilangkan status seseorang sebagai PNS.

“Jadi dengan surat cuti itu tidak akan menghilangkan status yang bersangkutan sebagai PNS. Sehingga kita putuskan yang bersangkutan melanggar kode etik, dan perilaku sebagai ASN. Kita akan merekomendasikan langsung kepada Kemenpan-RB, KASN, dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk melakukan pengkajian dan pemeriksaan terhadap temuan Bawaslu untuk pemberian sanksi,” jelasnya.

Saat ini, pihaknya masih menyususn dokumennya. Dalam waktu dekat ini akan dikirim ke kementerian.

Selanjutnya, sambung Hamirudin pihak kementerian akan melakukan pengkajian dan pemeriksaan ulang terhadap dokumen yang akan diserakan oleh Bawaslu. Apabila Kementerian menemukan bukti nyata, akan memberikan surat kepada yang bersangkutan (Sri Yastin Asrun), pejabat pembina kepegawaian (Wali Kota) dan Bawaslu sendiri.

“Jadi yang bersangkutan akan diberikan surat langsung, Wali Kota diberikan surat juga untuk menjalankannya. Dan kami Bawaslu akan diberikan tembusan dari kementerian untuk mengawal apakah surat itu dijalankan atau tidak,” ungkapnya.

Sanksi yang akan ditujukan kepada ASN itu, tambah dia akan mengacu kepada PP nomor 53 tahun 2010 yakni, sanksi bagi PNS yang terbukti berpolitik praktis itu akan diberikan peringatan, peringatan keras, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, dan terakhir pemberhentian dari PNS

“Apabila kepala daerah tidak menjalankan keputusan itu untuk memberikan sanksi. Maka kepala daerah tersebut juga akan diberikan sanksi dari kementerian,” jelasnya.

Untuk diketahui, Sri Yastin Asrun hadir pada deklarasi serta ikut mendampingi pasangan calon Gubernur Sultra Asrun-Hugua saat mendaftar di KPU Sultra belum lama ini.

 

Penulis : Haerun

Leave a Response