Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Hanura Sultra Bandung Longgeng saat memberikan keterangan pers terkait polemik di Hanura.
Kendari, Inilahsultra.com – Imbas saling pecat di tingkat DPP Hanura turut berimbas di tingkat daerah. Tidak terkecuali Sulawesi Tenggara.
Hasil Munaslub DPP Hanura yang diketuai Marsekal Madya Dariatmo dan Sekretaris Jenderal Syarifuddin Sudding menyatakan kepemimpinan Osman Sapta Odang (OSO) sudah berakhir.
Di Sultra, ada 15 DPC termasuk DPD kepengurusan Sabri Manomang dan Slamet Durasin sebagai sekretaris mendukung Munaslub tersebut.
Namun, bukan berarti kubu OSO tinggal diam. Setelah dikudeta, OSO langsung mengganti Sabri dan menunjuk Rudi Juniawan sebagai Plt Ketua DPD Hanura Sultra.
Pergantian ini, ditentang oleh 15 DPC Hanura se-Sultra, minus Wakatobi dan Kota Baubau.
Ke-15 DPC ini secara tegas menyatakan sudah tidak lagi bersama OSO. Mereka tunduk pada kepengurusan Dariatmo dan Syarifuddin Suding. Serta, kepengurusan Sabri Manomang dan Slamet Durasin di Sultra.
“Jadi, Munaslub di Kantor Hanura dihadiri 27 DPD dari 34 DPD dan 401 DPC dari 512 DPC. Di Sultra, ada 15 DPC dan DPD Sultra mendukung Munaslub ini,” ungkap Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Hanura Sultra Bandung Longgeng, Jumat 27 Januari 2018.
Dalam AD/ART partai, beber dia, bila munaslub dihadiri 2/3 DPD dan DPC, maka pergantian itu dianggap sah.
“Jadi, musdalub yang digelar oleh kubu Rudi di Jakarta itu, tidak sah karena 15 DPC pemilik suara untuk musdalub tidak hadir,” katanya.
Kalau pun kubu Judi menggelar Munaslub dengan mengganti Sabri Manomang, dia menyebutnya hanya sia-sia saja.
Sebab, seluruh infrastruktur partai hingga ke bawah, dikuasai oleh kubu Sabri.
“Itu yang ikut musdalub dan kami anggap tidak kuorum. Produknya juga sudah tidak sah. Kita anggap bahwa Hanura di luar kepemimpinan Sabri Manomang dan Slamet Durasin, tidak sah,” tekannya.
Sementara itu, Ketua DPC Hanura Kabupaten Konawe Hikmat menyebut, pemegang suara dalam Musdalub yang digelar Judi di Jakarta ilegal.
“Pelaksanaan musdalub pemegang suara untuk Partai Hanura adalah kami yang sah. Hasil produk muscab serentak 2016 lalu. Adanya Musdalub di Jakarta, seluruh DPC ada di sini. Tidak mungkin musdalub ada di Jakarta. Untuk itu, kami anggap musdalub di Jakarta adalah abal-abal karena pesertanya tidak jelas,” tekannya.
Sampai saat ini, lanjut dia, DPC Hanura di Sultra memengang SK sebelumnya dan belum ada SK baru untuk mengganti mereka.
“Menyangkut peserta musdalub, kami sudah lihat orangnya, tapi bukan kader lagi,” tuturnya.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
