Mendagri Tjahyo Kumolo
Kendari, Inilahsultra.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo memastikan belum ada rencana pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
Ditemui di Kendari, 19 Februari 2018, Tjahyo mengaku, belum ada rencana pemerintah untuk mencabut moratoriun pemekaran.
“Kita menunda dulu. Ini (sekarang) moratorium,” ungkap Tjahyo Kumolo.
Menurut dia, pemekaran daerah banyak pertimbangan, salah satunya kesiapan anggaran dan infrastruktur pemerintahan.
“Nanti dilihat pertumbuhan dan keuangan mencukupi,” ujarnya.
Secara nasional, sebut dia, ada 314 usulan pemekaran yang masuk di Kemendagri. Namun, banyaknya usulan itu, belum membuat pemerintah goyah untuk mencabut kebijakan moratoriun.
“Ada 314 loh tambahan. Kalau lima atau sepuluh tidak masalah. Padahal hak konstitusi daerah harus ada,” ungkapnya.
Dia menyebut, tidak adil bila pemerintah hanya memekarkan 10 atau 100 daerah.
“Kalau hanya diambil 10 pasti marah yang lain. Akan kita lihat dengan baik (dulu) postur anggaran dan pemerintahan,” tuturnya.
Di Sultra sendiri, ada lima usulan pemekaran yang saat ini telah dibahas di Komisi II DPR RI.
Adalah usulan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton, Kabupaten Konawe Timur, Muna Timur, Kepulauan Kabaena dan Pakue.
Usulan pemekaran ini juga sempat disampaikan oleh HM Saleh Lasata selaku mantan Plt Gubernur Sultra. Dia berharap agar Mendagri bisa mencabut moratorium agar daerah dapat segera mekar.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
