Adriatma Dwi Putra
Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra resmi menonaktifkan LM Rajiun Tumada sebagai Ketua DPD PAN Muna Barat.
Penonaktifan Rajiun dari partai berlambang matahari terbit itu santer dikarenakan Bupati Muna Barat ini membentuk satuan tugas anti-money politic.
Namun, alasan itu dibantah oleh Sekretaris DPW PAN Sultra Adriatma Dwi Putra (ADP).
Menurutnya, lain dimensi antara satgas yang dibentuk Rajiun dengan masalah internal partai.
“Tidak ada hubungannya dengan satgas anti-money politic yang dibentuknya dengan masalah internal PAN,” ungkap ADP, Kamis 22 Februari 2018.
Menurut dia, satgas anti-money politic yang dibentuk Rajiun malah didukungnya baik secara pribadi maupun kelembagaan.
“Malahan bukan hanya satgas anti-money politic saja. Anti-politik SARA dan anti-kepala desa berpolitik praktis. Jadi tidak ada tersinggung (satgas anti-money politic),” katanya.
ADP menyebut, tidak ada urusan dengan satgas yang dibentuk Rajiun. Sebab, penonaktifan Rajiun hanya semata frame konsolidasi partai.
Ia membeberkan banyak fakta di lapangan pada saat deklarasi Asrun-Hugua di Muna Barat terhambat, bahkan atribut mereka dihabisi.
“Baner kita dihabisi di sana. Ini bukannya saya mau curhat ya. Kader partai koalisi kita mengatakan bahwa masa kita sendiri lawan kader PAN,” katanya dengan nada meninggi.
Selain itu, Rajiun juga dinilai tidak pernah memiliki niatan untuk mendampingi Asrun-Hugua saat deklarasi di daerahnya.
“Mungkin dia punya kesibukan sebagai kepala daerah. Tapi saya juga wali kota,” tuturnya.
Intinya, tekan ADP, Rajiun memiliki upaya untuk menghambat konsolidasi internal partai dalam pemenangan pasangan Asrun-Hugua.
“Harusnya bergerak dalam kaidah organisasi dan aturan dalam pedoman partai,” ujarnya.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
