BacakanKendari, Inilahsultra.com – Belum lama ini Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) mengintruksikan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan semua pegawai lingkup Pemerintah Kota Kendari untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugas.
Intruksi ini disampaikan langsung Adriatma Dwi Putra dalam acara penandatangan Nota Kesepahaman Memorandum of Inderstanding (MoU) bersama Kepolisian dan Kejaksaan, Senin, 26 Februari 2018 yang lalu.
Pada saat itu ADP mengatakan, sesuai intruksi Presiden Republik Indonesia, kepala daerah bersama jajarannya untuk selalu berhati-hati dalam hal tata kelolah keuangan dalam pemerintahan.
Seyogyanya yang harus dilakukan ialah menerapkan langkah-langkah pencegahan yang prefentif dalam pengelolah keuangan pemerintah
Banyak fenomena yang terjadi selama ini, ujar dia saa itu dengan melibatkan kepala daerah yang terkena musibah dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) agar semua berhati-hati mengelolah keuangan.
“Dengan ini saya harapkan kepada seluruh jajaran pemerintah kota Kendari untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, jangan melakukan pungli dengan melibatkan orang banyak. Ini salah satu tindakan yang dilarang dan sangat rawan sekali saat ini dengan gencarnya tim OTT,” himbauan ADP kepada semua pegawai lingkup pemerintahan belum lama ini.
Menurut ADP l, setelah dilakukan pengkajian oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum dengan kejadian OTT selalu dilakukan seorang pimpinan. Kemudian, pimpinanmemberikan perintah kepada semua jajarannya untuk ekstra hati-hati dalam mengelolah anggaran yang ada.
Tetapi fakta yang menunjukan berselang dua hari pasca penandatangana MoU bersama kepolisian dan kejaksaan orang nomor satu di kota Kendari itu, bersama mantan Wali Kota Kendari Asrun terkena langsung OTT dari tim penyidik KPK. Dimana, keduanya sedang berada di PT Jotun yang terletak disamping hotel Athaya Kendari, pada Rabu, 28 Februari 2018 sekira pukul 05:30 Wita.
Hingga saat ini, Asrun bersama ADP diterbangkan ke Jakarta oleh KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Reporter : Haerun
