Diduga Banyak Proyek Bermasalah di Mubar, La Ode Koso Akan Lapor ke KPK

6493

La Ode Koso usai terpilih jadi Ketua DPD PAN Muna Barat

Kendari, Inilahsultra.com – La Ode Koso resmi menakhodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Muna Barat melalui hasil Musyawarah Daerah (Musdalub), Sabtu 31 Maret 2018.

- Advertisement -

Agenda utama usai memimpin partai matahari terbit itu adalah melaporkan sejumlah proyek diduga bermasalah di Muna Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya akan meminta KPK RI untuk mengusut tuntas sejumlah proyek yang diduga bermasalah di Kabupaten Muna Barat. Saya sebagai anggota DPRD Muna Barat dari PAN akan melaporkan secara resmi ke KPK,” ungkap La Ode Koso, Sabtu 31 Maret 2018.

La Ode Koso mengaku, gebrakan ini merupakan salah satu tugas partai yang diamanahkan kepadanya. Beberapa proyek yang diduga bermasalah dan patut ditangani KPK adalah pembangunan jalan ring road, Irigasi Katangana dan lampu jalan.

“Saya sudah mendapatkan tugas baru dari partai.Tiga hal itu menjadi agenda utama PAN. Ini akan disuarakan dan menjadi kewajiban kader PAN dan KPK memang harus turun ke Muna Barat,” katanya.

Sebagai anggota DPRD Muna Barat, La Ode Koso tahu betul sistem penganggaran pemerintah di Muna Barat. Ia sering melayangkan kritikan atas kebijakan eksekutif namun pada akhirnya dimentahkan..

“Saya sebagai wakil rakyat cukup tahu,” ujarnya.

Ia menyebut, pembangunan jalan ring road sudah menelan anggaran negara kurang lebih Rp 100 miliar dalam dua tahun terakhir.

Ia menyebut, anggaran tersebut tidak rasional mengingat panjang jalan ring road yang dibangun pemerintahan LM Rajiun Tumada itu hanya sekitar 30 kilometer.

“Ring road habiskan Rp 100 miliar dengan kualitas begitu saja. Saya duga, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan tidak berjalan maksimal. Patut diduga bermasalah,” jelasnya.

Selain itu, pembangunan lampu jalan juga ia minta untuk diselidiki. Sebab, anggaran yang telah dihabiskan kurang lebih Rp 10 miliar.

Begitu pula dengan pembangunan saluran irigasi di Katangana. Ia menyebut, total anggarannya Rp 7 miliar.

Tapi konon, proyek ini dikerjakan oleh perusahaan istri pejabat di Muna Barat. Kasus ini, kata dia, sudah pernah dilidik oleh Kejaksaan Negeri Muna. Hanya saja, sampai saat ini tidak jelas nasib penanganannya.

“Ada datanya. Makanya, mumpung KPK lagi bersih-bersih ini, saya harap turun ke Muna Barat karena ini bukan anggaran sedikit. Kan aneh juga itu jalan, baru dibangun, tiba-tiba sudah ada anggaran pemeliharaan yang begitu besar,” tuturnya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...