Buranga, Inilahsultra.com– Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) terlihat berada di kantor bupati Butur yang terletak di Buranga Kecamatan Bonegunu, Senin, 9 April 2018. Sebelum beraktivitas, Wakil Bupati Ramadio memimpin apel pagi.
Kebijakan tersebut merupakan janji politik Abu Hasan dan Ramadio pada saat Pilkada beberapa waktu lalu, untuk memfungsikan Buranga sebagaimana perintah undang-undang sebagai Ibu Kota Butur. Pasalnya, sejak menjadi DOB Butur, sarana infrastruktur perkantoran dan aktivitas pelayanan publik dilakukan di Kecamatan Kulisusu.
Salah seorang tokoh pemuda Bonegunu, Asron menilai, kebijakan yang kini diterapkan oleh Pemda Butur dengan mengefektifkan pelayanan di Buranga merupakan sesuatu yang perlu diapresiasi.
“Kami apresiasi apa yang telah dilakukan bupati dan wakil bupati yang telah punya niat memfungsikan Buranga sebagai Ibu Kota dari Kabupaten Butur,” katanya.
Meskipun, sambung dia beraktivitasnya sejumlah ASN di kantor bupati di Buranga, sudah sering kali dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Tapi setidaknya, jelas dia Bupati Butur Abu Hasan punya itikad baik untuk memfungsikan Buranga.
“Sesuai visi misi pemerintahan sekarang, janji politiknya memfungsikan Buranga. Harapan kami sebagai masyarakat Bonegunu komitmen ini dipertahankan. Jangan lagi terjadi seperti sebelumnya-sebelumnya. Jangan hanya karena tuntutan, baru pelayanan dilakukan di Buranga,” tegas dia.
Asron yang juga aktivis ini menegaskan, seiring mulai difungsikannya Buranga, maka juga harus diiringi dengan kebijakan perbaikan infrastruktur.
“Infrastruktur harus terus ditingkatkan dan diperbaiki. Minimal dalam proses penganggaran diprioritaskan oleh pemda maupun legislatif,” tegas dia.
Senada dengan Asron, penggiat media sosial yang kerap menyuarakan pemfungsian Buranga, Muluk Anzar menyampaikan apresiasi langkah Abu Hasan dengan menempatkan beberapa ASN setiap OPD untuk berkantor di Buranga dalam rangka pelayanan publik.
Akan tetapi, ia berharap bahwa proses tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana maupun insfrastruktur pendukung lainnya. Sehingga, pelayanan terhadap masyarakat itu dapat berjalan dengan baik.
“Infrastruktur yang saya maksud adalah salah satunya jalan, sarana dan prasarananya yaitu kantor. Sehingga pelayanan publik itu dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Berdasarkan absensi yang diperoleh awak media ini, sebanyak 45 orang ASN dari sejumlah organisasi OPD Pemda Butur hadir di kantor bupati Butur untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Ramadio seusai memimpin upacara pagi, menyempatkan diri mengecek seluruh ruangan untuk memastikan dapat digunakan pegawai dalam melayani masyarakat.
“Kita efektifkan dulu fasilitas kantor yang ada. Nanti akan diadakan alat-alat kantor lainnya seperti meja, komputer dan peralatan lainnya, agar pelayanan bisa berjalan dengan lancar,” kata Ramadio usai memantau setiap ruangan yang ada di kantor bupati di Buranga.
Seperti diketahui, polemik Ibu Kota Kabupaten Butur terus berlanjut sejak daerah pecahan Kabupaten Muna itu mekar tahun 2017 lalu. Dimana, dalam undang-undang pemekaran tertuang Buranga yang terletak di Kecamatan Bonegunu merupakan Ibu Kota Butur. Akan tetapi, faktanya segala bentuk pelayanan dan infrastruktur perkantoran dibangun di Kecamatan Kulisusu.
