Perwakilan KPK sesaat acara sosialisasi komunitas pemilih berintegritas di KPU Sultra.
Kendari, Inilahsultra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada publik untuk melaporkan calon kepala daerah (cakada) yang tak jujur mengisi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) di KPK.
LHKPN yang dikeluarkan KPK merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Direktorat Pelaporan Harta Kekayaan, Deputi Pencegahan KPK Norce Martauli Sitanggang mengaku, publik perlu mengecek kembali LHKPN calon kepala daerah dengan realitas yang ada.
Sebab, jangan sampai, laporan LHKPN yang diisi di KPK, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
“Pengisian LHKPN ini sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” katanya, Rabu 18 April 2018 saat memberikan materi Sosialisasi Komunitas Pemilih Berintegritas se-Sultra di Aula Husni Kamil Manik KPU Sultra.
Selain itu, tujuan LHKPN ini untuk pengendalian praktik gratifikasi pejabat negara, penelitian dan pengembangan dan pendidikan pelayanan masyarakat.
“LHKPN jauh sebelumnya sudah diterapkan Umar Bin Khatab,” bebernya.
Ia pun menyebut, manfaat pelaporan LHKPN ini bagi publik adalah sebagai instrumen manajemen SDM, instrumen pengawasan, instrumen akuntabilitas, bisa mendeteksi potensi konflik kepentingan antara tugas publik dan kepentingan pribadi serta meningkatkan kontrol masyarakat terhadap pejabat negara.
Sementara itu, Ketua KPU Sultra Hidayatullah mengaku, integritas bukan hanya disematkan kepada penyelenggara. Pemilih dan paling utama peserta pemilu harus berintegritas pula.
KPU sudah banyak program dan informasi terkait pendidikan pemilu. Kerjasama dengan perguruan tinggi, stake holder lainnya dalam membantu KPU mewujudkan pemilih berintegritas,” katanya.
“Jumlah KPU, sangat terbatas. Sehingga, membutuhkan peran serta publik dalam mewujudkan pemilu berintegritas tersebut,” tuturnya.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
