Protes Tambang di Laonti Berlanjut di DPRD Sultra

260

Warga Laonti menggelar demo di DPRD Sultra

Kendari, Inilahsultra.com – Puluhan masyarakat dari Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan terus melanjutkan perjuangannya menentang kehadiran PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS).

- Advertisement -

Kali ini mereka menggelar demo di gedung DPRD Sultra, Senin 23 April 2018.

Koordinator warga Laonti, Hartawan menyebut, kehadiran tambang di sekitar pesisir Laonti akan mengancam ekosistem di sekitarnya.

“Kehadiran tambang ini tidak akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, kami meminta agar DPRD segera melakukan tindakan,” katanya di gedung DPRD Sultra.

Warga juga mengkhawatirkan dampak lingkungan dari pertambangan. Sebab, berangkat dari berbagai pengalaman, tambang selalu menyisakan kasus lingkungan. Laut terancam tercemar.

Tak sampai di situ, mereka juga menganggap pihak perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya atas lahan warga. Sebab, empat desa sekaligus, Desa Sangisangi, Ulusawa, Tuetue dan Lambusanga telah dicaplok dalam konsensi PT GMS.

Selain masalah ancaman tambang, mereka turut mengadukan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepada warga. Mereka menduga, aparat lebih melindungi perusahaan dibandingkan rakyat yang terancam terkena dampak tambang.

“Kita dianggap teroris di sana. Padahal, kami pertahankan hak kami agar bisa bertahan hidup,” katanya.

Ketua Komisi III DPRD Sultra Sukarman menilai, aduan mereka ini kebanyakan persoalan lahan. Mereka menjadwalkan hearing dan menggandeng Komisi I DPRD Sultra.

“Kita akan secepatnya berkoordinasi agar masalah ini cepat diselesaikan,” janjinya.

Di tempat terpisah, kuasa hukum PT GMS Andre Darmawan menjelaskan, penurunan alat berat beberapa waktu lalu tak ada insiden yang terjadi. Sebab, koordinasi perusahaan dengan Aparat keamanan sudah matang.

“Koordinasi dengan aparat dan kami meminta bantuan dari Kapolres dan Kapolda untuk mengawal jangan sampai terjadi keributan,” katanya.

Baca Juga :  Turun Reses, Anggota DPRD Sultra Bawa Rp 30 Juta Perorang

Ia menyebutkan, sudah tidak ada lagi sengketa lahan seperti yang dituduhkan masyarakat pendemo.

“Semuanya sudah klir dan tidak ada masalah lagi. Kami sudah bebaskan lahan milik warga yang diakui pemerintah,” paparnya.

Mengenai kekhawatiran warga atas dampak kemudian hari, Andre menyebut, PT GMS telah mengantongi izin dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

“Tidak mungkin keluar izin lingkungan dan amdal kalau belum dipelajari dan dikaji,” tuturnya.

Ia mengaku siap bila dipanggil hearing di DPRD Sultra. Nanti, seluruh data dan bukti hak atas lahan dan analisis lingkungan akan dibuka dalam forum itu.

“Itu malah bagus supaya kita buka-bukaan. Kita punya data lengkap dan kami tidak sembarang menambang,” tuturnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here