Tepat pada 27 April 2018, Provinsi Sultra genap berusia 54 tahun. Daerah yang dikenal dengan Bumi Anoa ini mekar dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara (Sulselra) pada 27 April 1964 silam.
Sejak bediri mandiri menjadi sebuah provinsi, Sultra hanya memiliki empat kabupaten yaitu Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Buton dengan Kendari sebagai ibukota Provinsi. Kini Provinsi Sultra telah mempunyai 17 kabupaten/kota dengan ibu kotanya, Kota Kendari.
Tentu, usia ke-54 ini tak bisa lagi dikatakan muda. Berbagai terobosan pembangunan dan pengembangan daerah terus dilakukan oleh pemimpinnya dari zaman ke zaman.
Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra dalam membangun Bumi Anoa tentu tidak bisa dinafikkan. Legislatif turut memiliki andil besar dalam pembangunan daerah dalam kurun lima dekade lebih berdirinya Sultra.
Meski demikian, segala keberhasilan yang telah diperoleh, tidak membuat harus berpuas diri. Dewan sadar bahwa ke depan banyak tantangan yang perlu dihadapi. Kritikan yang konstruktif kepada pemerintah provinsi bagian dari tugas wakil rakyat dalam memperjuangkan kemaslahatan umat.
Bersama pemerintah, DPRD Sultra telah melahirkan berbagai ide dan program dalam mensejahterakan rakyat. Misal, penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta regulasi peraturan daerah lainnya. Semuanya bermuara pada kepentingan rakyat.
=========
Abdurrahman Saleh : Sultra Harus Jadi Masa Depan Indonesia
Ketua DPRD Sultra memiliki obsesi besar agar Sultra ke depan sejajar dengan daerah berkembang lainnya di Indonesia.
Di mata dia, potensi Sultra cukup besar. Sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) tak kalah dengan daerah lain. Untuk itu, wajar bila harapan Sultra ke depan menjadi masa depan Indonesia.
“Kita berharap, melalui HUT Sultra yang ke-54 ini kita terus berbenah dan menjadikan daerah kita ini menjadi masa depan Indonesia,” harap Abdurrahman Saleh, beberapa waktu lalu.
Pria yang akrab disapa Rahman mengaku, suatu daerah tentu memiliki kekurangan. Namun, setiap pemimpin wajib menyelesaikan seluruh tugasnya demi kepentingan rakyat.
“Kita wajib berterimakasih kepada pemimpin periode sebelumnya pak Nur Alam dan Saleh Lasata telah berkiprah dalam membangun daerah,” katanya.
HUT Sultra ke-54 harus menjadi refleksi ke depan bagi seluruh pemimpin agar tidak mengutamakan kepentingan pribadinya.
Prestasi yang diperoleh Sultra perlu dipertahankan. Misal, Sultra dengan Wakatobi-nya, masuk dalam 10 besar wisata nasional. Potensi ini, kata dia, perlu diselaraskan dan dikembangkan agar ada Wakatobi baru di Sultra.
“Kita punya potensi kelautan dan sumber daya alam yang besar,” ujarnya.
Sultra, terang Rahman, penunjang kekuatan ekonomi terbesar sebanyak 60 persen harusnya sektor kelautan. Namun, yang baru digarap hanya 15 persen.
Potensi kelautan ini, tidak sebanding dengan posisi Sultra sebagai daerah peringkat kedua nasional konsumsi ikan paling banyak. Ironisnya, jumlah konsumsi ini tidak sebanding dengan harga ikan di pasaran.
“Kita daerah kedua dengan harga ikan termahal. Semoga konsep tol laut ada korelasi dengan konsep kepemimpinn ke depan,” bebernya.
Sebagai lembaga legislasi, dewan telah membuat beragam peraturan daerah yang tujuannya menyentuh langsung ke masyarakat.
Untuk itu, ia berharap melalui serangkaian kegiatan Halo Sultra, tak hanya sebatas seremonial. Harus ada dampak positif yang diperoleh masyarakat.
==========
Momentum Tepat untuk Berbenah
HUT Sultra ke-54 harusnya menjadi momentum yang tepat untuk berbenah.
Ketua Komisi I DPRD Sultra LM Taufan Alam memiliki catatan khusus soal perjalanan pemerintahan di Sultra. Sebab, komisi yang dipimpinnya ini memiliki tugas pengawasan terkhusus pemerintahan, hukum dan penyelenggaraan pemilu.
Taufan mengaku, banyak hal yang perlu dievaluasi oleh Pj Gubernur Sultra terhadap seluruh SKPD-nya. Meski demikian, Taufan mengakui perjalanan pemerintahan sudah berjalan maksimal.
“Ada beberapa SKPD yang tidak cocok di tempat itu. Mungkin di tempat lain dia lebih baik. Menempatkan pejabat di posisi yang tepat akan menjadikan kerja pemerintahan lebih bagus,” ucapnya.
Selain itu, Pemprov Sultra harus lebih irit dalam penggunaan anggaran yang tidak perlu. Salah satu contoh adalah kegiatan ekspose satu tahun pemerintahan Nur Alam-Saleh Lasata.
Menurutnya, ekspose sejatinya dilaksanakan dua atau tiga tahun sekali. Sebab, di situ bisa diukur perjalanan keberhasilan pemerintah.
“Kalau hanya satu tahun, apa yang mau diukur. Ekspose kemarin menghabiskan anggaran banyak padahal kita sudah memberikan penilaian atas kinerja pemerintahan melalui forum LKPJ. Ekspose kemarin itu bagian dari materi evaluasi dewan. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ke depan untuk tidak menghamburkan anggaran yang tidak perlu,” tekannya.
Tak hanya itu, Taufan turut mengingatkan Pj Gubernur agar dalam penyusunan anggaran meletakan sesuatu berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Dari berbagai kritikan itu, bukan berarti Komisi I DPRD Sultra tidak punya peran dalam mewujudkan pembangunan daerah.
Komisi I telah mengusulkan setidaknya pemekaran enam daerah otonomi baru (DOB) di Sultra, salah satunya Provinsi Kepulauan Buton.
Selanjutnya, Komisi I juga telah berhasil membentuk Komisi Informasi Publik yang kurang lebih 10 tahun tak ada.
Selain itu, Komisi I sementara menuntaskan masalah sengketa tapal batas daerah di Sultra. Yakni, antara Konawe dan Konawe Utara, Konawe dan Konawe Selatan serta Muna dan Muna Barat.
============
Peningkatan Ekonomi Rakyat yang Utama
Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra mencatat, perekonomian Sultra berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp 107,47 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 83,04 triliun.
Ekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2017 tumbuh 6,81 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 6,51 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh 13,00 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 26,93 persen.
Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan IV-2017 bila dibandingkan triwulan IV-2016 tumbuh sebesar 6,12 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,02 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 18,25 persen.
Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan IV-2017 (q-to-q) bila dibandingkan triwulan sebelumnya tumbuh 2,89 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 9,49 persen. Sementara dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 13,39 persen.
Dari pertumbuhan ekonomi yang terbilang pesat itu, Ketua Komisi II DPRD Sultra Wa Ode Sitti Nurlaila mengaku harus berdampak secara nyata bagi masyarakat kecil.
Baginya, pertumbuhan ekonomi bukan semata matematis melainkan terlihat secara fakta di lapangan.
Pada 2015, BPS masih mencatat bahwa angka kemiskinan penduduk Sultra sebanyak 13 persen. Ini menandakan perlu adanya evaluasi dan penanggulangan kemiskinan di masyarakat.
“Yang paling utama adalah dewan terus berjuang untuk kepentingan rakyat. Masalah kemiskinan ini menjadi tugas kita bersama untuk dituntaskan,” tekannya.
Politikus Partai Golkar ini menyebut, Komisi II telah banyak melakukan terobosan agar masalah perekonomian masyarakat bisa dituntaskan.
“Melalui berbagai perda. Mendesak pemerintah agar terus menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tanpa lapangan pekerjaan, maka kemiskinan akan terus meningkat,” tuturnya.
=========
Infrastruktur Sangat Penting
Pembangunan infrastruktur di Sultra masih terbilang di bawah provinsi tetangga, Sulawesi Selatan.
Ketua Komisi III DPRD Sultra Sukarman AK mengaku, infrastruktur merupakan salah satu yang dibutuhkan masyarakat daerah yang tengah berkembang ini.
Menurutnya, dengan pembangunan infrastruktur jalan atau pun jembatan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarkat.
“Makanya, anggaran infrastruktur dalam dokumen APBD kita masih yang nomor satu. Kami berharap, Sultra bisa seperti daerah lain yang memiliki infrastruktur yang baik,” tuturnya.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, masyarakat Sultra juga masih membutuhkan akses pelabuhan. Sebab, jelas dia, Sultra merupakan salah satu daerah kepulauan yang tentunnya membutuhkan pembangunan pelabuhan.
“Masyarakat kita di kepulauan masih membutuhkan pelabuhan. Kami juga terus memerjuangkan agar akses transportasi di wilayah kepulauan berjalan baik,” imbuhnya.
Tidak kalah pentingnya adalah jalur transportasi darat, khususnya di Kota Kendari. Ia menyebut, akhir-akhir ini, kota peraih Adipura kencana itu mulai terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan utama. Padahal, Kota Kendari adalah ibu kota provinsi Sultra.
Ke depan, sambung Sukarman, menjadi evaluasi Dinas Perhubungan agar masalah kemacetan tidak menjadi persoalan daerah di kemudian hari.
“Seiring dengan berkembangnya kota, maka kemacetan menjadi masalah utama. Untuk itu, Dinas Perhubungan harus mengantisipasi ini,” bebernya.
========
Pendidikan dan Masalah Sosial Harus Jadi Perhatian
Komisi IV DPRD Sultra telah beberapa kali mengunjungi beberapa sekolah di Sultra, bahkan hingga ke pelosok.
Ketua Komisi IV DPRD Sultra Yaudu Salam Ajo memiliki harapan di usia Sultra yang ke-54 ini, kualitas manusianya lebih baik lagi.
Untuk mewujudkan kualitas manusia, maka kualitas dunia pendidikan harus ditingkatkan.
“Tidak boleh ada lagi anak-anak kita menganggur. Negara telah menjamin melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” ungkap Yaudu, belum lama ini.
Yaudi menyebut, kualitas pendidikan Sultra saat ini bisa dibilang sudah terus membaik. Namun, kata dia, perlu ditingkatkan lagi melalui kualitas tenaga pendidik yang profesional.
“Kualitas siswa tergantung tenaga pendidiknya. Nah kualitas tenaga pendidik kita tergantung kehadiran negara dalam masalah mereka,” jelasnya.
Masalah di sektor tenaga pendidik ini, sebut Yaudu adalah persoalan kesejahteraan. Pemerintah sudah mengatur bahwa biaya tenaga honorer bisa diambil dari dana BOS. Hanya saja, itu tidak cukup karena kebutuhan hidup yang cukup tinggi.
Selain masalah pendidikan, calon anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut kesejahteraan sosial perlu diperhatikan pula oleh pemerintah.
Angka kemiskinan dan pengangguran harus ditekan untuk menciptakan iklim sosial masyarakat yang berkualitas.
“Program pengentasan pengangguran dan kemiskinan harus tepat sasaran,” pungkasnya.(Adv)
