Kepala daerah menandatangani pernyataan sikap dukungan Pemekaran Kepton di hadapan Nur Alam. (Foto Kendaripos.co.id)
Kendari, Inilahsultra.com – Pemekaran Kepulauan Buton (Kepton) telah jadi komoditas kampanye para kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra periode 2018-2023.
Hal ini bisa dilihat dari beberapa kali kampanye di Pulau Buton yang dilakukan oleh kandidat mulai dari pasangan nomor urut 1, 2 dan 3.
Kesemuanya menjanjikan “angin surga” bagi pemekaran Buton menjadi sebuah provinsi.
Pasangan Ali Mazi-Lukman Abunawas merupakan salah satu kandidat yang getol meneriakan janji kampanye pemekaran Kepton.
“Calon gubernur yg mempunyai kebijakan percepatan pemekaran Kepton. Ini bukan janji, tapi saya orang ahli pemekaran. Jadi pililah orang yang tepat memimpin Sultra lima tahun ke depan,” ungkap Ali Mazi saat menggelar silaturahmi dengan simpatisan dan masyarakat Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Jumat 26 Januari 2018 lalu.
Ali Mazi mengaku memiliki langkah khusus karena pemekaran merupakan kebijakan pemimpin tertinggi di wilayah. Sehingga jika menjadi gubernur, maka sudah otomatis akan berjuang dan direalisasikan.
“Dan saya yakin dan optimis itu bisa saya buktikan, bersama Wakil Gubernur Lukman Abunawas,” jelasnya.
Ali Mazi menambahkan, saat awal terpilih nanti akan langsung mengurus pemekaran Kepton bersama Lukman Abunawas agar segera terwujud sesuai harapan masyarakat.
Begitu pula dengan pasangan nomor urut dua, Asrun-Hugua. Sebelum Asrun diterungku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) isu yang diangkat di Buton adalah pemekaran.
Menurutnya, Kepton sudah layak mekar karena jumlah daerah sudah memenuhi.
Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka dibutuhkan pemimpin di tingkat provinsi untuk memerjuangkannya.
“Pemekaran Kepton ini sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas,” kata Asrun waktu diwawancarai beberapa waktu lalu.
Janji yang sama juga dilontarkan oleh pasangan Rusda Mahmud-LM Sjafei Kahar.
Saat menggelar kampanye terbuka di Lapangan Lembah Hijau Kota Baubau, Kamis 3 Mei 2018, Rusda berjanji akan secepatnya memekarkan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).
“Rekam jejak kami selama 10 tahun tidak meragukan ketika kami menjabat sebagai bupati. Jadi, jika ingin melihat Kepton ini mekar maka pilih Rusda-Sjafei,” lanjutnya.
Calon Wakil Gubernur Sultra, Sjafei Kahar menambahkan, maju di Pilgub Sultra agar pemekaran Provinsi Kepton tidak terbengkalai. Mantan Bupati Buton dua periode itu tak ingin Kepton bernasib sama dengan Kabupaten Busel.
“Saya maju karena jangan sampai nasib pemekaran Kepton sama dengan nasibnya Buton Selatan. Pemekaran Buton Selatan saat itu terkendala pada bupati yang tak ingin kehilangan atau kekurangan wilayah pemerintahannya,” tegasnya.
Sementara itu, AHY menuturkan, Partai Demokrat memutuskan untuk mengusung pasangan Rusda-Sjafei karena pasangan berjargon ‘Sultra Cepat Ditangan yang Tepat’ itu sudah jelas terbukti.
“Kalau kita ingin lebih baik lagi kehidupannya, ekonomi meningkat maka jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Karena waktunya sudah tidak banyak lagi. Keduanya sudah tidak diragukan lagi. Terlebih lagi terkait Provinsi Kepton akan sangat maju dengan sama baiknya,” tandas putra mantan Presiden RI ke-6 itu.
Pemekaran Kewenangan Kemendagri
Usulan pemekaran Kepton telah menjadi konsensus politik para kepala daerah di tanah Buton pada 2014 lalu. Setidaknya seluruh kabupaten atau kota di kepulauan, minus Muna dan Muna Barat, sepakat Kepton mekar dari Sultra.
Selain Kepton, ada lima daerah setingkat kabupaten atau kota di Sultra yang turut diusul mekar. Adalah Kota Raha, Muna Timur, Kabaena Kepulauan, Konawe Timur dan Poleang.
Pemekaran Kepton sendiri telah diparipurnakan oleh DPRD Sultra sejak 2015 lalu. Praktis, sudah tiga tahun wacana ini diangkat sejak masa Nur Alam, belum juga terealisasi.
Beberapa tokoh politik Sultra bahkan terus menjadikan pemekaran Kepton sebagai isu strategis. Masyarakat pun dibuai bahwa pemekaran itu sudah di depan mata.
Kehadiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo dalam pelantikan Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi dimanfaatkan oleh Plt Gubernur Sultra HM Saleh Lasata mengangkat isu pemekaran, termasuk Kepton.
Ia berharap, Mendagri bisa merespon berbagai usulan pemekaran di Sultra dengan berharap moratorium dicabut.
Sayang usulan Saleh ini dipertimbangkan oleh Mendagri. Menurut Tjahyo ada 314 usulan pemekaran yang masuk. Namun, mereka belum bisa memutuskan dengan alasan pertimbangan anggaran negara.
“Kemendagri masih memoratorium sampai waktu yang belum ditentukan. Kita tunda dulu pemekaran,” kata Tjahjo kala itu.
Tjahyo mengaku, bisa mewujudkan pemekaran asal hanya 10 daerah. Tapi jika kesemuanya, 314 daerah, pemerintah tidak akan sanggup.
Penjelasan Mendagri ini pastinya mewakili negara atas realita yang ada. Tinggal disandingkan dengan janji kampanye kandidat, siapa yang lebih kuat.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
