Pemkab Buteng Ajukan Sembilan Raperda

353
Bupati Buteng Samahuddin saat menyerahkan sembilan Raperda kepada Ketua DPRD Adam, Senin 21 Mei 2018.

Labungkari, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menggelar paripurna mendengar penjelasan umum Bupati Buteng Samahuddin terhadap sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan, di ruang rapat paripurna DPRD Buteng, Senin 21 Mei 2018.

Bupati Buteng Samahuddin mengatakan, Raperda merupakan landasan hukum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengakomodir kepentingan pembangunan dan melaksanakan azas umum Pemerintahan yang baik.

- Advertisement -

Makanya, Pemkab Buteng mengajukan sembilan Raperda untuk dibahas dan disetujui DPRD Buteng. Sembilan Ranperda itu antara lain, Raperda Hari jadi Kabupaten Buton Tengah, Raperda terkait pengelolaan Zakat, Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Raperda Kawasan Tanpa Rokok.

Selain itu, ada juga Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda Retribusi Pelayanan Pasar, Raperda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Raperda Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan.

Samahuddin menjelaskan, Raperda terkait hari jadi Buteng sangat krusial karena untuk membangkitkan rasa cinta dan menghargai nilai sejarah berdirinya kabupaten yang berjargon Seribu Gua itu. Mengingat Undang-undang nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Tanggal 23 Juli dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Buton Tengah. Hari jadi itu akan diperingati setiap tahunnya oleh pemerintah daerah, DPRD serta seluruh lapisan masyarakat Buteng,” kata Samahuddin.

Kemudian, lanjut Samahuddin, Raperda Pengelolaan zakat dibentuk untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan zakat. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka perlindungan pembinaan dan pelayanan muzzaki, mustahik dan amil zakat.

Terkait Raperda perlindungan pengelolaan lingkungan, Samahuddin menjelaskan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemda wajib menindak lanjuti dengan penyusun peraturan daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh masyarakat. Utamanya menggunakan prinsip pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integritas dan perspektif jangka panjang.

Samahuddin menambahkan, pengajuan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan sengaja dilakukan agar menjadi landasan hukum membentuk struktur organisasi perangkat daerah yang baru. Hal itu merupakan salah satu program strategis dalam reformasi birokrasi untuk penataan dan pembentukan organisasi selaras dengan dinamika peraturan perundangan yang sebelumnya.

Sementara Raperda terkait retribusi daerah, kata Samahuddin, dibentuk untuk menjadi landasan hukum penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah dan dikelola dalam APBD. PAD itu harus memiliki payung hukum berupa peraturan daerah seperti yang ditegaskan oleh pasal 286 ayat 1 dan 2 undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan undang-undang, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Perda.

Bukan hanya itu, Samahuddin menegaskan, Raperda Retribusi Pelayanan Pasar, Raperda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, serta Raperda Retribusi Izin Perikanan dan Pencatat Perikanan, dibentuk mengacu ketentuan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Menurut Samahuddin, untuk menentukan tarif retribusi tidak akan memberatkan masyarakat dan dunia usaha. Hal itu untuk menghindari pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan memiliki dampak kurang baik terhadap iklim investasi.

Ketua DPRD Buteng Adam mengatakan, setelah menerima dokumen Raperda tersebut akan langsung bekerja untuk menetapkan sembilan Raperda menjadi Perda Kabupaten Buton Tengah.

“Kita targetkan secepatnya kita tetapkan menjadi Perda. Ini Raperda kan masih ada yang perlu dikonsultasikan ditingkat satu,” singkatnya.

Reporter: Anto
Editor: Din

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...