Alasan Hindari Kelangkaan, Disperindag Muna Biarkan Garam Tak Berizin Tetap Beredar

404
Sukarman Loke

Raha, Inilahsultra.com– Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Muna bersama Polres Muna diduga melakukan pembiaran atas peredaran garam mentah tak beryodium. Padahalnya, kedua isntansi tersebut melakukan operasi pasar pada Selasa, 15 Mei 2018 lalu, telah menemukan UD Reshya Sukses Abadi pemilik garam tersebut tidak memiliki dokumen lengkap dalam melakukan operasional hingga pendistribusian garam.

UD Reshya Sukses Abadi diketahui melakukan operasional belum mendapat lampu hijau dari Disperindag Muna karena dokumen usaha yang dimiliki belum lengkap, apalagi mencantumkan SNI yang diketahui palsu bernomor 01-3556-2000. SNI itu hanya akalan dari Isra pemiik usaha UD Reshya Sukses Abadi untuk mengelabui konsumen hingga.

- Advertisement -

Dimana, pada saat itu juga, Disperindag bersama Polres Muna menyatakan mengamankan dan menghentikan aktivitas UD Reshya Sukses Abadi. Namun kenyataannya, hingga saat ini usaha tersebut tetap berjalan sebagai mana mestinya.

Salah satu karyawan UD Reshya Sukses Abadi yang enggan menyebutkan namanya saat ditemui di gudang garam mentah itu saat memasukan garam dalam kemasan, belum lama ini mengungkapkan, setelah diperiksa oleh Disperindag bersama Polres beberapa hari lalu, karyawan tetap disuruh oleh pemilik usaha untuk tetap bekerja.

“Katanya diberi keringanan dulu sama Disperindag bersama Polres Muna. Jadi kami  tetap melakukan aktivitas seperti biasa,” katanya.

Sementara itu, Kadis Disperindag, Sukarman Loke yang ditemui di ruangannya, Senin 28 Mei 2018 mengatakan, saat operasi pasar bersama anggota Polres Muna yang dipimpin Kasat Reskrim, Iptu Fitrayadi, memang ditemukan distributor yang belum memilik tanda daftar perusahaan (TDP) maupun Izin dari SNI.

“TDPnya belum ada, terlebih belum ada SNInya, waktu itu kalau dihentikan, di Muna dipastikan tidak ada garam. Sementara kalau mendapat suplai dari kendari dan Baubau tambah mahal lagi harga garam,” tuturnya.

Mantan Kepala BKD ini membeberkan, membiarkan tetap beroperasinya perusahaan tersebut merupakan kebijakan, sehingga bersama Polres Muna dalam hal ini Kasat Reskrim izin di Polda. Maka jalan keluarnya diberikan kesempatan seminggu setelah lebaran sambil mengurus kelengkapan dokumen.

“Jika setelah lebaran yang bersangkutan tidak keluar SNInya maka akan ditutup, kalau tetap melanjutkan kepolisian bisa melakukan tindak pidana,” ucapnya.

Kebijakan yang dikeluarkan Disperindag bersama Polres hanya
melindungi melonjaknya harga garam,

“Tidak ada melindungi perusahaan, hanya persoalan menghadapi pembukaan puasa dan lebaran. Sehingga saat itu kesepakatan bersama Polres Muna untuk mengeluarkan kebijakan,” urainya.

Kasat Reskrim Polres Muna, Iptu Fitrayadi yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya mengungkapkan Dinas Perindag memberikan waktu 30 hari dari hari untuk melengkapi perizinannya.

“Dinas Perindag memberikan waktu 30 hari dari hari untuk melengkapi perizinannya,” singkat dia.

Reporter : Iman

Editor     : Aso

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...