Kendari, Inilahsultra.com – Sembilan daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.
Kesembilan daerah tersebut yakni Kabupaten Muna, Buton, Bombana, Konawe Selatan, Kolaka, Wakatobi, Kolaka Utara, Kota Kendari dan Baubau.
Kepala BPK Sultra Hermanto mengatakan, keberhasilan 9 daerah dengan meraih WTP setelah mampu menunjukan pelaporan keuangan yang diharapkan BPK dengan empat kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
BPK masih memiliki beberapa catatan-catatan untuk 9 daerah tersebut, yakni tentang pengelolaan aset, pengelolaan dana daerah, pengelolaan dana BOS, pengelolaan pajak bumi dan bangunan, serta pengalihan aset daerah ke pemerintah provinsi belum tertib.
“Tapi nilai positif kita diberikan karena ke 9 daerah ini berhasil mengelola keuangan dengan baik. Tapi hasil ini belum lah selesai karena masih ada beberapa temuan di beberapa daerah dengan nilai yang bervariasi. Catatan-catatan itu akan segera ditindaklanjuti oleh pemda sebagai rekomendasi untuk dilakukan selama 60 hari ke depan,” kata Hermanto di Aula BPK Sultra, Kamis, 31 Mei 2018.
Semua daerah yang melaksanakan rekomendasi agar tetap menghasilkan pengelolaa keuangan yang baik dan pemda harus mampu memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan keuangan daerah
Sementara Bupati Buton La Bakri mewakili semua kepala daerah memberikan sambutan mengungkapkan, apa yang telah diraih saat ini merupakan kerja keras seluruh perangkat daerah yang ada di Pemda. Seperti jajaran Pemkab Buton telah bekerja sesuai dengan koridor dan aturan yang berlaku.
“Untuk kita mendapatkan hasil ini tentu bukanlah hal yang mudah tanpa kerja keras semua. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai karena telah bekerja dengan baik,” ucapnya.
Pemkab Buton, sambung dia, akan segera menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK karena semua itu demi kebaikan hasil yang telah diraih saat ini.
“Mudah-mudahan WTP ini menjadi daya semangat bagi daerah untuk lebih mendorong sisi kemanfaatan anggaran bukan hanya ketaatan terhadap sistem. Saya kira pengelolaan keuangan harus memiliki implikasi positif kepada masyarakat,” tutup La Bakri.
Reporter : Haerun
Editor : Aso
