Menakar Kejujuran PJ Gubernur Sultra dan Pj Sekda Sultra Dalam Polemik Mutasi

PJ Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi.

Kendari, Inilahsultra.com – Seminggu terakhir, PJ Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi digoyang isu mutasi. Gelombang protes terus bergulir.

Terbaru, Kepala BPSDM Kemendagri itu didemo lantaran ngotot merombak kabinet ditengah hiruk pikuk suksesi Pilkada Serentak 2018. Suara protes itu disampaikan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kamis 31 Mei 2018 di Kantor Gubernur Sultra.

Mereka menentang kebijakan kontroversial Teguh. Terlebih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Alasannya, resuffle kabinet pemerintahan hanya akan mengacaukan konsentrasi Pilkada Serentak di Sultra.

-Advertisement-

Teguh dituding memicu lahirnya kegaduhan baru jelang pencoblosan. Membuat atmosfir birokrasi tak kondusif.

Mengetahui aksi demo GMNI, Teguh menghindar. Padahal saat itu ia masih berada di Kantor Gubernur. Teguh memilih mengutus Kadis Kominfo H Kusnadi, serta Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Setda Sultra, Harmin Ramba untuk meredam aksi unjuk rasa.

Mewakili Teguh, Harmin menyebut kebijakan mutasi sebagai hal wajar. Pemprov Sultra sudah saatnya butuh penyegaran birokrasi.

Terlepas dari motif positif itu, sejauh ini kepada media Teguh tak pernah gentle mengakui niatan rotasi birokrasi di Pemprov Sultra. Termasuk soal motif utama dibalik rolling jabatan.

Padahal, faktanya sudah dua kali Teguh melayangkan surat meminta persetujuan mutasi ke KASN dan Kemendagri. Dua kali pula surat desakan mutasi Teguh itu bocor ke publik.

Hal itu secara tersirat diakui Kominfo Sultra saat aksi demo.

“Sekarang tergantung Mendagri. Suratnya kan sudah sampai. Bolanya sudah disana,” ujar Kusnadi

Surat desakan mutasi pertama kali dilayangkan Teguh seminggu lebih sebelum dirinya melakukan uji kompetensi dadakan terhadap seluruh pejabat Pemprov Sultra. Persisnya tanggal 20 April 2018. Hal itu sebagaimana dirilis Inilahsultra.com pada 25 Mei 2018 lalu. Dalam surat tersebut Teguh menyampaikan perihal koordinasi pelaksanan mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lingkup Pemprov Sultra yang kini dipimpinnya.

Kandas di KASN, Teguh tak patah semangat. Niat geser menggeser kursi jabatan strategis bawahannya bulat. Ia lantas meminta “acc” Mendagri lewat surat bernomor 821.22/24/72, Tanggal 16 Mei 2018.

Tak tanggung-tanggung, 20an JPT ASN Pemprov Sultra masuk dalam bidikan Teguh.

Disini, lagi-lagi Teguh bergeming. Saat surat tersebut diendus media, ia kembali mengutus dua jubir, Kadis Kominfo, Kusnadi dan Kepala Biro Kerjasama Setda Sultra, Harmin Ramba menjawab polemik mutasi.

Sejak pertengahan April 2018, bisik bisik rolling jabatan di Pemprov Sultra mulai berhembus kencang. Kala itu, mendadak, Teguh melakukan uji kompetensi terhadap seluruh pejabat.

Belum juga bernapas usai gelaran HUT Sultra, Minggu 29 April puluhan pejabat Pemprov mendadak diwajibkan mengikuti assesment.

Saat dikonfirmasi jurnalis Inilahsultra.com, Teguh menampik hal itu dilakukan dalam rangka mutasi.

“Uji Kompetensi yang dilaksanakan dimaksudkan untuk memetakan kompetensi yang dimiliki oleh para JPT Pratama, dengan demikian ada masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan apabila akan melaksanakan pembinaan dan penataan jabatan,” urai Teguh via pesan messenger kala itu.

*Mengaku Tak Tahu Soal Mutasi

Setali tiga uang dengan PJ Gubernur, PJ Sekda Sultra, Dra Hj Isma “tutup mulut” soal kabar mutasi. Bahkan galak ke awak media mengaku tak tahu menahu soal polemik tersebut.

PJ Sekda Sultra, Dra Hj Isma.

“Tidak ada pembahasan itu. Komorang kan lebih tahu. Saya nda tahu saya. Saya tidak mau komentari,” cetus Isma.

Berita mengenai surat usulan jabatan dilayangkan Teguh ke KASN dan Mendagri sudah beredar luas ke publik. Kendati begitu, Isma kekeuh menolak berkomentar. Ia juga tak mau membenarkan kabar adanya surat “rahasia” dilayangkan Teguh ke Mendagri, Tjahjo Kumolo dan KASN mengenai rencana rombak kabinet.

Mungkinkah dua kali usulan mutasi Teguh tanpa melewati meja Baperjakat? Belum diketahui pasti. Tentunya, hanya Teguh dan Isma yang mengetahui persis.

Menjadi janggal memang jika pejabat yang merangkap Kepala BPKAD Sultra itu tak tahu mengenai kebijakan mutasi/rotasi ASN. Sebab, sebagai jendral ASN, bongkar pasang kabinet di birokrasi wajib diketahui Sekda selaku Ketua Tim merangkap anggota Baperjakat.

Dalam unit birokrasi, tugas dan peran Baperjakat sangat penting menentukan jabatan. Baik terkait promosi dan mutasi pengembangan karir aparat birokrasi.

Reporter : Siti Marlina

Editor      : Aso

Facebook Comments