Kendari, Inilahsultra.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Sultra, Ridwan Bae menolak keras masuknya investor China dalam penggarapan proyek Bendungan Pelosika. Statment tegas politisi Golkar itu disampaikan ditengah rapat audiensi Komisi V DPR RI bersama Pemprov Sultra dan Pemerintah Kabupaten Konawe di Kantor Gubernur Sultra Kamis 7 Juni 2018.
Sebagaimana disampaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Kepala Bendungan Ditjen Sumber Daya Air, Ni Made Sumiarsih, pusat menggaet kerjasama dengan Pemerintah China mendukung keberlanjutan Proyek Bendungan Pelosika.
Langkah ini diambil menyusul keluarnya program infrastruktur itu dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dicanangkan Jokowi. Karena tak lagi mampu dibiayai APBN, pusat mengambil langkah inisiatif menggaet Tiongkok sebagai negara investor proyek bernilai triliunan di Indonesia.
“Tetap berlanjut tapi mekanisme pembiayaan non APBN. Tidak melalui LMAN (Lembaga Managemen Aset Negara). Ada China yang akan jadi investornya,” ujar Ni Made Sumiarsih.
Semula pejabat Sultra seperti PJ Sekda Sultra, Hj Isma, Plt Bupati Konawe, Parinringi termasuk anggota DPR RI Dapil Sultra, Ridwan Bae begitu gembira menyambut kabar segar keberlanjutan Proyek Pelosika.
Namun begitu mengetahui investasi itu bakal dibiayai China, Ridwan langsung menyatakan penolakan.
“Kalau dia (China, Red) datang pasti bawa dengan tenaga kerjanya. Ini menggelisahkan. Cukup di Morosi saja,” cetus Ridwan.
Kata Ridwan, masyarakat Sultra sudah dibuat trauma dengan model investasi China di Morosi. Pola kerjasama Indonesia dengan negara Tiongkok dinilai lebih banyak banyak membawa mudharat ketimbang untung.
Sebagai Perwakilan Sultra di Senayan, Ridwan pun cukup gerah mendengar aduan dan keluhan masyarakat soal hilir mudik TKA China di Morosi.
Memang, secara finansial negara komunis itu bisa diandalkan membantu membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun, kerjasama ini justru membuat negara seolah terjajah.
Di Morosi misalnya. Kata Ridwan, masyarakat lokal tak diberi kesempatan. Sebagian besar pekerja didatangkan dari negerinya sendiri. Modal invetasi yang dibawa China akhirnya kembali ke negara itu sendiri. Tidak dinikmati Indonesia.
“Kalau China lagi yang datang bukan lagi meyelesaikan tapi memperkeruh,” cetus Ridwan.
Mantan Bupati Muna dua periode itu meminta Pemerintah Jokowi kembali mempertimbangkan niatan menarik China di Proyek Pelosika. Terlebih surat akar rumput banyak menyerukan penolakan terhadap serbuan pekerja China ke tanah air.
Ia khawatir, kebijakan ini justru akan menjadi bumerang. Kendati Sultra tak masuk dalam hitungan, isu tenaga kerja asing tersebut bisa menjadi bola liar dan alat politik menyerang Jokowi pada momen Pilpres mendatang.
“Kita adalah pendukung Jokowi tapi kita harus fer banyak suara yang menolak investasi China. Bisa jadi, ini jadi alat politik menyerang Jokowi. Memang Sultra kecil suaranya Hanya satu kecamatan di Jakarta. Tapi kalau lawan cuma dua, beda satu suara saja bisa kalah. Sultra bisa jadi penentu kemenangan Jokowi di Pilpres. Pertimbangkan. Baiknya APBN,” ujar Ridwan panjang lebar.
Di Sultra fenomena serbuan tenaga kerja China memang menjadi isu panas dan kerap memicu konflik horizontal di kalangan masyarakat lokal. Hal itu sebagaimana dipaparkan Plt Bupati Konawe, Parinringi. Ia mengaku miris melihat membludaknya pekerja China di Kawasan Industri Morosi.
“Bisa bisa kepala desa disana orang China juga,” ujar Parinringi.
Investasi China di sana pun hingga kini diakui belum mendatangkan income positif bagi daerah. Seharusnya, Konawe sudah bisa mengutip kompensasi pajak dari Ijin Masuk Tenaga Kerja Asing (IMTA) pekerja China di Morosi.
“Kita belum bisa pungut pajak. Mereka pintar, polanya tiga bulan ganti pekerja baru, ya tidak bisa ada pemasukan ke daerah. Kalau bisa dipertimbangkan. Seandainya cuma tenaga teknis yang datang. Ini bukan. dari sisi ekonomi belum ada untuk Konawe,” urai Parinringi.
Reporter : Siti Marlina
Editor : Aso
