Ilustrasi
Kendari, Inilahsultra.com – Pemilihan Gubernur Sultra tinggal tiga hari lagi, tepatnya 27 Juni 2018.
Sejak hari ini, 24 hingga 26 Juni 2018 merupakan masa tenang pilkada.
Berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya, di masa tenang ini sering terjadi praktik money politic. Bawaslu Sultra pun akan siaga menangkap pelaku politik uang ini.
“Masalah money politic ini jadi fokus pengawasan di masa tenang,” kata Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu, Minggu 24 Juni 2018.
Menurut Hamiruddin, tiga kandidat yang bertarung, Ali Mazi-Lukman Abunawas, Asrun-Hugua dan Rusda Mahmud-LM Sjafei Kahar telah menggelar deklarasi anti-money politic.
“Kita akan tagih mereka untuk tetap komitmen tidak melakukan money politic,” ujarnya.
Menurutnya, money politic berdampak buruk bagi daerah dan masyarakat karena pemimpin yang terpilih lahir dari kecurangan.
“Karena lahir dari cara curang, maka legitimasi masyarakat akan berkurang,” jelasnya.
Lebih parahnya, money politic ini bisa memicu terjadinya korupsi kepala daerah.
“Karena ada upaya menutupi kos politiknya akan berimpilikasi pada pembangunan yang tidak maksimal,” paparnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib mengaku, masa tenang merupakan waktu di mana kandidat dilarang melakukan kampanye.
“Masyarakat jangan diganggu dengan hiruk pikuk money politic, kampanye hitam dan intimidasi. Pemilih betul-betul otonom untuk menentukan pilihannya pada masa tenang,” ungkap Natsir.
Menurutnya, tiga hari masa tenang ini merupakan jatah masyarakat. Paslon sudah diberikan waktu masa kampanye kurang lebih 100 hari.
“Tentu masyarakat dalam waktu masa tenang menimbang siapa yang akan dipilih pada 27 Juni nanti,” tuturnya.
Ia berharap, pilkada serentak tahun ini bisa melahirkan pemimpin daerah berkualitas tanpa menggunakan praktik money politic.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
