Raha, Inilahsultra.com– Bupati Muna Rusman Emba bisa sedikit bernafas legah, sebabnya dalam waktu dekat ini DPRD Muna akan segera menggelar paripurna persetujuan pinjaman pada Bank Sultra sebesar Rp 100 miliar.
Dimana, seperti isu yang berhembus kalau legislatif tidak menyetujui rencana dari Pemda Muna itu untuk melakukan peminjaman uang yang bakal diperuntukan untuk pembangunan lanjutan RSUD dan Pasar Moderen Laino.
Akan tetapi, hari ini Kamis, 28 Juni 2018, wakil ketua DPRD Muna, La Ode Dyrun mengungkap langsung kalau rapat paripurna persetujuan pinjaman bakal segera digelar.
Dikatakannya, tidak ada anggota DPRD yang tidak menyetujui dana pinjaman tersebut, karena dokumennya telah masuk di APBD tahun 2018 dan regulasinya telah dilaksanakan.
“Pinjaman ini telah dibahas di Badan Anggaran sebagai penyeimbang dan masuk senilai Rp 100 miliar, lalu telah melakukan rapat pimpinan fraksi-fraksi sehingga masuklah dianggaran paripurna II dan masuk di komisi-komisi. Terlebih komisi telah menyetujui pinjaman tersebut, hari ini hanya ada satu tambahan untuk persetujuan,” jelas Dyrun panjang lebar.
Mengenai perjanjian peruntukan penggunaan anggaran hingga pengembalian pinjaman, Dyrun membeberkan telah ada kesempatan yang diajukan oleh Pemda Muna ke pihak Bank Sultra.
“Peruntukan penggunaan anggaran masuk di DPRD di akhir bulan 5. Ini sesuai permintaan teman-teman anggota DPRD. Persetujuan mengenai pinjaman, kalau tidak ada halangan akan di paripurna minggu ini,” tuturnya.
Dengan demikian, Dyrun Ia berharap, dengan pinjam sebesar itu, Pemda Muna dapat memanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Terutama persoalan rumah sakit dan pasar.
“Inilah yang sangat vital hari ini, DPRD yang melihat kondisi keuangan Pemda Muna minim dalam proses pembangunan sehingga Pemda mengajukan pinjaman. DPRD menyetujui sepanjang untuk kepentingan rakyat baik rumah sakit, pasar, akses jalan menuju Bandara Sugimanuru, akses menuju objek wisata hingga memenuhi kebutuhan air di Kecamatan Lohia maupun Kontunaga,”Ucapnya.
Legislator Golkar ini menegaskan, pinjaman Rp 100 miliar itu tidak membebani daerah, walaupun sebelumnya telah ada pinjaman Rp 91 miliar dalam pembangunan RSUD yang baru.
“Tidak akan membebani, karena sudah ada kalkulasi Pemda yang masuk di meja kami (DPRD, red). Mengenai pengembalian setiap tahun berkisar 12 atau 13 miliaran, itu sudah termasuk bunganya,” tuturnya.
Reporter : Iman
Editor : Aso
