Banyak Kecurangan di Pilkada Serentak, Saatnya Beralih ke Mesin

277
Zulman S.Sos
-Advertise-

Koordinator relawan jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat (JPPR) Kabupaten Muna


Pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 27 Juni lalu menyisakan banyak masalah. Masalah yang tak pernah habis dan selalu ada kemiripan pada setiap ajang serupa dihelat.

-Advertise-

Mulai dari money politik, permainan kertas suara, adu domba berujung tawuran, kerusakan kertas suara, pidana pejabat pemerintah karena curang di pemilu hingga kepemilikan ribuan KTP ganda. Kumpulan masalah ini, disebabkan human error, sebagai hasil dari pertempuran antara nafsu dan akal sehat.

Jika dihitung berdasarkan data, khusus di Sultra saja, ada 42 TPS yang melakukan pemilihan ulang karena masalah Pilkada. Belum terhitung jumlah pelanggaran sementara pemilu serentak yang berjumlah hingga 3.132 pelanggaran pemilu seluruh Indonesia.

Tentu, bukan saja Anggaran yang terbuang. Tetapi, waktu dan tenaga manusia lainnya yang tak perlu keluar, terpaksa digenjot untuk menyukseskan ajang yang dihelat 5 tahun sekali itu.

Seharusnya, dengan masalah ini pemerintah sebagai pengambil kebijakan berpikir bijak. Jika pemerintah mau ikhlas, saatnya peran manusia diambil alih oleh mesin di setiap Pilakda. Bukan mengecilkan peranan pelaksana Pemilu, namun lebih baiknya adalah menghelat pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.

Dengan mesin, maka metode pemilihan dengan hand-counted paper ballout akan dihilangkan. Memilih pemimpin dengan menandai calon yang akan dipilih diatas kertas. Sistem pemilihan model lama yang selalu saja memilki masalah sama sejak tahun pertama kita mengenal pemilu.

Kenapa tidak, pemerintah berani mengambil langkah bijak dengan mengikut cara pilkada di Amerika Serikat. Metode yang digunakan disana disebut direct recording electronic (DRE). Pemilih tetap dan sementara tinggal memilih pemimpin pilihannya yang tersedia dalam layar sentuh atau tombol tertentu.

Baca Juga :  Petani Dalam Pusaran Sistem Ekonomi yang Tidak Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pemilihan yang datang tidak perlu antri. Bahkan, dengan teknologi ini bisa langsung memilih di mal-mal, pasar atau pusat peribadatan. Sebab semua data penduduk sudah ada di mesin. Warga tinggal memasukkan nomor identitas di dalam layar mereka kemudian memilih pemimpin favorit.

Kerahasiaan malah lebih terjaga. Sebab, data yang ada di dalam mesin tidak perlu singgah terlalu lama di kabupaten. Data oleh KPU tinggal di kirim ke pusat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Peran-peran Bawaslu dan Panwas bisa lebih mudah. Tidak ada lagi pemilih yang bergantung kepada serangan fajar sebelum pergi menentukan pilihan.

Sekarang, pertanyaan selanjutnya, maukah pemerintah melepas anggaran hingga miliar rupiah untuk menghemat anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Jika mau, maka produksi mesin bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Selain menghemat anggaran, juga meminimalisir campur tangan negara lain dalam Pilkada Indonesia.

Amerika cukup dijadikan contoh dari caranya. Tidak perlu lagi ada pembelian alat besar-besaran dari negeri Paman Sam itu. Cukup alat tempur saja, sebab negara ini sudah kelebihan ahli IT yang tak diberdayakan.

Jika rencana ini terjadi, maka dipastikan tidak ada lagi ajang melipat lipat kertas suara dan mobilisasi kertas dan kotak suara. Yang ada, semua pihak baik KPU, Bawaslu dan Panwas giat dan aktif bersosialisasi soal tata cara Pemilukada. Hanya, yang menjadi masalah selanjutnya maukah menghemat anggaran sementara banyak kepentingan di dalamnya.(***)

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here