Buranga, Inilahsultra.com-Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) meraih predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017.Raihan ini untuk pertama kalinya yang diperoleh kabupaten yang kini dinahkodai Bupati Abu Hasan dan wakilnya Ramadio, setelah lebih kurang 11 tahun berdiri menjadi daerah otonomi baru (DOB).
Sebelumnya, Kabupaten Butur selalu mendapat WDP (Wajar dengan pengecualian) dan Disclaimer dari BPK.
Penyerahahan setifikat opini WTP tersebut digelar di kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, Senin (16/7) sore. Bupati Butur Abu Hasan menerima langsung sertifikat opini tersebut.
“Alhamdulillah untuk pertama kalinya Butur meraih WT, ini sebuah capaian yang dinanti. Akhirnya bisa terwujud. Badan Pemeriksa Keuangan setelah melakukan audit laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 dinilai wajar,” kata Abu Hasan.
Capaian itu, sambung dia perlu disyukuri. Namun, untuk kedepannya tugas paling berat yakni mempertahankan predikat WTP tersebut.
“Saya berterima kasih kepada semua yang telah terlibat. Siang-malam bekerja untuk mempersiapkan laporan pertanggung jawaban. Jerih payah akhirnya membuahkan hasil dan patut disyukuri,” ucapnya.
Menurutnya, diraihnya predikat WTP oleh Pemkab Butur untuk pertama kalinya merupakan wujud komitmen, tekad, semangat dan kerja keras dari seluruh jajajaran OPD serta DPRD.
“Ini berkat kerja keras OPD Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, Bappeda dan jajaran yg di komandoi Sekda yang sudah optimal. Kedepannya harus lebih optimis lagi untuk mempertahankan opini WTP,” terangnya.
Kata Abu Hasan, raihan WTP yang kini diperolehnya itu merupakan prestasi kolektif semua pihak untuk menciptakan sistem pegelolaan keuangan dan aset yang mumpuni.
“Terutama DPRD Butur yg selama ini bersinegri positif dan produktif. Terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sultra atas opini WTP. Saya akui masih banyak kelemahan yg harus dibenahi baik tata kelola keuangan maupun tata kelola asset,” imbuhnya.
Acara penyerahan opini WTP tersebut diikuti ketua DPRD Butur Muh Rukman Basri Zakariah, wakil ketua DPRD Butur Abdul Salam Sahadia, kepala Badan Keuangan Daerah Butur Tasir, kepala Bappeda Butur Harmin Hari serta pimpinan OPD lainnya.
Reporter : Armawan
Editor : Aso
