Pengacara KPU Sultra : Dalil Pemohon Hanya Asumsi Belaka

1368
 

Kendari, Inilahsultra.com – Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra telah mempelajari dalil permohonan pemohon dalam gugatan sengketa hasil Pilgub Sultra di Mahkamah Konstitusi (MK).

La Samiru, merupakan salah tim kuasa hukum KPU Sultra dari Kantor Hukum Baron Harahap dan Rekan, merincikan lima poin terkait permohonan pemohon pasangan Rusda Mahmud-LM Sjafei Kahar.

- Advertisement -

Menurut Samiru, permohonan pemohon hanya menyoal hal-hal formil tahapan. Misalnya, putusan MA yang inkraht berkait status komisioner KPU Konawe yang lalu itu sesungguhnya dari sisi UU Pemilu berkait pelanggaran administrasi.

“Ranahnya Bawaslu bukan ranah MK. Sayangnya pemohon tidak pernah mengajukan keberatan aquo alias selama ini berdiam diri atau menyetujui. Apalagi saat ini sudah ada hasil pemeriksaan Bawaslu Sultra bahwa hal tersebut bukanlah pelanggaran admnistrasi tahapan,” beber Samiru.

Kedua, berkait keterlambatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh pasangan calon Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN) sehingga harus disanksi pembatalan sebagai paslon adalah dalil fiktif.

“LPPDK diserahkan tepat waktu dan sudah dilakukan audit laporan dana kampanye oleh kantor akuntan publik hasilnya semua peserta pemilihan masuk kategori patuh,” bebernya.

Berkait keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) memenangkan paslon tertentu dan ada kesan KPU Sultra membiarkan, hal ini dalil tidak berdasar.

Sebab, berkait keterlibatan ASN adalah ranah Bawaslu, Komisi ASN dam Gakkumdu.

“Hingga saat ini tidak ada rekomendasi dari lembaga tersebut kepada kami, maupun tak pernah ada keberatan dalam bentuk mempersengketan hal tersebut ke Bawaslu sebagai bentuk pelanggaran TSM,” katanya.

Berkait dalil keterlibatan kepala daerah yang ikut kampanyekan paslon, posisi KPU Sultra tidak bisa melarang kepala daerah tersebut karena UU menjaminnya sepanjang ada izin.

“Setidaknya berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU, kepala daerah tersebut memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Justru jika KPU Sultra melarang kepala daerah tersebut ikut kampanye padahal faktanya mereka ada izin dari pejabat yang berwenang, KPU Sultra potensial diperkarakan,” ujarnya.

Berkait pemungutan suara ulang (PSU) di 42 TPS yang disoal pemohon, ia menyebut mengada-ada. Karena PSU yang dilaksanakan oleh KPU Sultra telah sesuai atau memenuhi syarat formil dan materiil.

Usul PSU lahir dari rekomendasi panwascam dan keadaan atau alasan PSU berdasar rekomendasi tersebut telah sesuai dengan pasal 112 UU Pilkada.

“Jadi dalil pemohon hanya asumsi-asumsi belaka dan bersifat ilusionir. Kami confidence penyelenggaraan tahapan Pilgub Sultra telah dilaksanakan berdasar regulasi yang berlaku dan menjamin kualitas begitupula integritas atas proses dan hasilnya,” pungkas alumni Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) ini.

Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...