KPK Wajibkan Pejabat Buton Lapor Harta Kekayaan

694
 

Pasarwajo, Inilahsultra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggara negara di Kabupaten Buton agar patuh melaporkan harta kekayaan. Penyampaian itu diungkap pada sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap semua pejabat di Aula Kantor Bupati Buton, Rabu 1 Agustus 2018.

Bupati Buton La Bakry menyambut baik sosialisasi tata cara penyusunan LHKPN terhadap semua penyelenggara negara baik pemerintah daerah maupun anggota DPRD, oleh Deputi Pencegahan KPK.

- Advertisement -

“Kita menyambut baik, ini positif. Deputi Pencegahan KPK sosialisasi tentang tata cara penyusunan LHKPN terhadap semua penyelenggara negara baik pemerintah daerah dan DPRD. Penyelenggara negara memiliki kewajiban melaporkan kekayaannya sesuai dengan Perppu. Dan ini upaya yang baik untuk patuh terhadap aturan,” ujar La Bakry.

Menurut pasangan Samsu Umar Abdul Samiun ini, dengan aplikasi yang dimiliki KPK, akan bisa memudahkan pejabat negara melaporkan harta kekayaannya. Dengan sistem ini, KPK bisa melakukan kontrol, kapanpun dan dimanapun.

La Bakry menargetkan, pada tahun ini semua pejabat di Kabupaten Buton sudah melaporkan harta kekayaannya.

Sementara itu, Spesialis LHKPN KPK Fani Parosa mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam penyusunan LHKPN, termasuk salah satu upaya KPK mencegah korupsi.

Dia menjelaskan, dalam melakukan penyusunan LHKPN, seluruh kekayaan penyelenggara negara seperti harta pasangan, dan harta anak menjadi tanggungan wajib dilaporkan.

“Jadi bukan hanya harta kekayaan pribadi yang bersangkutan,” ungkapnya.

Penyelenggara negara yang wajib melakukan pengisian LHKPN yakni pejabat Eselon I, Eselon II dan pejabat-pejabat yang memiliki fungsi strategis seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pejabat keuangan.

Adapun pelaporannya, kata dia, dilakukan melalui online lewat aplikasi lhkpn.kpk.co.id. Caranya, penyelenggara negara akan mengisi form aktivitasi, kemudian diaktifkan dan selanjutnya penyelenggara negara menerima username dan password untuk login ke aplikasi.

“Pelaporannya dilakukan saat setiap awal menjabat, periodik dan akhir-akhir menjabat. Tahun ini karena kita masih sosialisasi jadi kita buka sampai akhir tahun. Tahun selanjutnya pelaporannya sampai 31 Maret saja,” tutupnya.

Reporter: Wa Ode Yeni Wahdania
Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...