Tak Huni Rujab Bupati Buton, La Bakry Didemo

1433
 

Pasarwajo, Inilahsultra.com – Pulahan massa dari Gerakan Pemerhati Buton melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Buton, Kamis 2 Agustus 2018. Mereka meminta agar Bupati Buton La Bakry segera menempati rumah jabatan (Rujab) bupati yang selama ini kosong.

“Saat kampanye dahulu Umar-Bakry (Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry) menandatangani MoU tapi belum ada yang direalisasikan,” ujar koordinator aksi, Dzikir.

- Advertisement -

Menurut Dzikir, gerakan yang dilakukan hanya untuk memperjuangkan keadilan. Pasalnya, Bupati Buton La Bakry dinilai membangun sistem monopoli yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

“Bukan hanya bupati, Sekda, kepala SKPD dan seluruh PNS agar menempati rumah dinas dan rumah susun yang dibangun pakai uang rakyat,” tambahnya.

Koordinator aksi lainnya, Albert mengatakan, seharusnya kepemimpinan La Bakry saat ini menuntaskan permasalahan yang terjadi di daerah seperti mengurangi pengangguran dan melayani masyarakat Kabupaten Buton. Bukan justeru mengambil kebijakan yang menguntungkan golongan tertentu.

“Pemerintahan diatur orang perorang. Kekhawatiran kami akan terjadi konflik besar-beaaran. Bupati juga harus meninjau kembali pengangkatan kepala SKPD dan Sekda Buton karena sistem yang dibangun menguntungkan golongan tertentu,” bebernya.

Dia menegaskan, sewaktu menjabat sebagai Plt Bupati Buton, La Bakry tidak menempati rujab dengan alasan jabatannya bukan sebagai bupati. Namun kenyataan sekarang setelah dilantik sebagai bupati, tetap saja rujab bupati kosong.

“Bupati itu pucuk pimpinan dan harus menetap di Rujab Bupati Buton, Kepala SKPD juga wajib menempati rusun yang sudah menghamburkan uang rakyat,” ujarnya.

Salah seorang pengunjuk rasa Yuliadin mengatakan, kebijakan yang diambil La Bakry saat ini tidak prorakyat. Pegawai magang masih mengambil dari luar Buton. Padahal masih banyak masyarakat Buton yang siap mengabdikan diri.

“Masalah pengangguran, pelaku usaha banyak yang tidak dilibatkan dalam urusan pemerintah,” ujarnya.

Setelah melakukan orasi, massa ditemui Sekda Buton Laode Dzilfar Djafar.

Jenderal PNS itu mengaku, mengapresiasi tuntutan pengunjuk rasa. Namun penyampaian harus dilakukan dengan cara yang beretika.

“Tuntutan semua sudah saya dengar dan tuntutan sudah saya terima. Saya tampung semua dan semua akan disampaikan pada pimpinan,” katanya.

Dzilfar mengatakan, dalam waktu dekat akan menempati rumah dinas. Para PNS juga akan diinstruksikan masuk kantor tepat waktu dan meningkatkan disiplin.

Reporter: Wa Ode Yeni Wahdania

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...