Anggota Panwaslu Muna Diduga Terima Gaji Dobel dari Negara

1806
 

Kendari, Inilahsultra.com – Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)
Muna Ali Darman diduga menerima gaji dobel.

Selama jadi penyelenggara pemilu, Ali Darman ternyata masih terdaftar sebagai pendamping keluarga harapan (PKH).

- Advertisement -

Sejak dilantik sebagai anggota Panwaslu Muna pada Agustus 2017, Ali Darman masih tercatat sebagai PKH di Kabupaten Muna hingga 30 Mei 2018.

Dengan artian, ia telah menerima gaji dobel selama 10 bulan.

“Setelah kami telusuri, ternyata dia baru mundur sebagai PKH pada Mei 2018,” ungkap Aliansi Peduli Pemilu, Faisal, kepada Inilahsultra.com, Sabtu 4 Agustus 2018.

Menurutnya, prilaku Ali Darman ini merupakan bentuk ketidakjujurannya sebagai penyelenggara pemilu.

“Harusnya dia mundur dari PKH pada saat mendaftarkan calon panwas. Harus jujur dong. Jangan nikmati uang negara secara dobel,” ujarnya.

Terkait status Ali Darman yang belum lama mundur dari PKH turut dibenarkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muna La Ode M Satri.

Ia mengaku, sudah dua kali memanggil yang bersangkutan agar memilih salah satunya.

“Saya panggil terakhir itu pada Februari lalu,” katanya.

Pemanggilan Ali Darman ini, kata Satri, untuk memastikan yang bersangkutan memilih menjadi Panwaslu atau PKH.

“Katanya memilih menjadi panwas,” ujarnya.

Meski mengetahui itu, Dinas Sosial Muna, tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan yang bersangkutan.

Sebab, SK PKH ini dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, berikut sistem penggajiannya.

“Kita hanya bisa memberikan rekomendasi. Itu pun rekomendasi pemberhentiannya harus ada bukti,” katanya.

Bukti yang dimaksud Satri adalah surat pengunduran diri dari PKH atau SK saat terpilih menjadi anggota panwas.

“Kita pernah minta SK-nya tapi tidak ada. Kita tunggu pengunduran dirinya, tapi tidak masuk juga,” ujarnya.

Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Muna sudah merekomendasikan yang bersangkutan ke Kementerian Sosial agar segera diberhentikan dari PKH, begitu juga gajinya.

Sebelum diberhentikan, kata dia, gaji yang bersangkutan tetap cair. Pencairannya, dari Kementerian langsung ke rekening yang bersangkutan.

“Kalau kita hanya memantau dan menyampaikan rekomendasi. Gaji mereka dari pusat langsung,” tuturnya.

Karena rangkap gaji, kata dia, yang bersangkutan berpotensi untuk mengembalikan gaji yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial selama 10 bulan.

“Kalau diaudit oleh inspektorat, pasti akan dikembalikan. Itu sudah pasti, karena terima gaji dobel,” jelasnya.

Menurut Satri, sikap yang ditunjukkan oleh anggota panwas ini tidak bisa menjadi contoh. Sebab, dia telah menikmati uang negara dobel.

“Ini salahnya dia, kenapa tidak jujur. Harusnya jangan diam-diam to. Ini terima gaji dobel loh,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Ali Darman tidak memberikan jawaban. Berkali dihubungi tidak menjawab.

Begitu pula melalui pesan WhatsAppnya dan short massage senter (SMS), ia tidak memberikan jawaban.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...