Dugaan Penambangan Ilegal, PT Adhi Kartiko Pratama Dilapor ke Polda Sultra

1100
 

Kendari, Inilahsultra.com – PT Adhi Kartiko Pratama dilapor ke Polda Sultra atas dugaan penambangan ilegal di Kacamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, Selasa 28 Agustus 2018.

Perusahaan tambang nikel ini dilaporkan oleh puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI).

- Advertisement -

Sebelum melapor, para mahasiswa terlebih dulu menggelar orasi dan bakar ban di jalan sekitar Polda Sultra.

Menurut Koordinator Aksi, Sawaluddin, PT Adhi Kartiko Pratama tidak berhak lagi melakukan aktivitas operasi produksi. Sebab, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari No : 12/G/2018/PTUN.Kendari pada 6 Juni 2018, berisi tentang penundaan keputusan Bupati Konawe Utara No 704 Tahun 2010 tentang Pemberian lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama.

“Dengan demikian, mereka sudah tidak punya hak lagi untuk melakukan operasi produksi,” katanya.

Namun demikian, meski putusan PTUN sudah turun, tapi PT Adhi Kartiko Pratama masih tetap melakukan operasi produksi hingga saat ini.

Mereka menilai, aktivitas perusahaan tersebut merupakan penambangan llegal dan melanggar undang-undang dan peraturan pertambangan.

Beberapa aturan yang diduga ditabrak oleh perusahaan tersebut adalah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penambangan Mineral dan Batubara, PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Penambangan Mineral dan Batubara.

Lalu, diduga melanggar Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggara Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, perusahaan juga diduga melanggar Permen ESDM No 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk itu, mereka mendesak agar Polda Sultra segera melakukan langkah hukum dan menghentikan operasi produksi PT Adhi Kartiko Pratama.

“Mendesak Polda Sultra memproses hukum Direktur PT Adhi Krtiko Pratama yang telah melakukan pengelolaan Pertambangan tanpa hak atau llegal karena dokumen IUP Operasi Produksi tidak dapat lagi dijadikan sebagai rujukan untuk tetap melakukan pertambangan,” tekannya.

Selain menggelar demo di Polda Sultra, mereka juga mendatangi Kantor Dinas ESDM Sultra. Mereka meminta dinas tersebut termasuk Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara untuk segera menghentikan aktivitas llegal PT Adhi Kartiko Pratama, sesuai dengan hak, tugas, dan kewenangan sebagai Gubemur sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Hal yang sama juga mereka suarakan kepada Ketua DPRD Provinsi Sultra segera merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait untuk menghentikan aktivitas PT Adhi Kartiko Pratama.

“Meminta kepada Syahbandar dalam melaksanakan fungsi pengawasan,” tekannya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...