Ikut Kelola Proyek Dana Desa, Polisi Bisa Dipecat

694
 

Kendari, Inilahsultra.com – Kepolisian Daerah (Polda) Sultra resmi melauncing aplikasi kawal dana desa.

Aplikasi ini sebagai bentuk tindak lanjut memorandum of understanding (MoU) Kapolri dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal terkait pengelolaan dana desa.

- Advertisement -

Lewat aplikasi ini juga, akan memantau secara langsung pengelolaan dana desa yang diinput oleh Bhabinkamtibmas se-Sultra.

Tentu, peran Bhabinkamtibmas ini sangat sentral dalam menyajikan data di aplikasi Halo Halo Sultra (bisa didownload di play store) milik Polda Sultra.

Namun, dengan peran yang begitu besar, Bhabinkamtibmas diwarning untuk profesional menjalankan tugas.

Direktur Binmas Polda Sultra Kombes Pol Erfan Prasetyo mengaku, polisi tidak boleh ikut mengelola proyek di desa.

“Apabila ada oknum polri lakukan penyimpangan, maka pimpinan bisa memecat,” ungkap Erfan usai launcing aplikasi kawal dana desa di Polda Sultra, Selasa 28 Agustus 2018.

Menurut Erfan, Polri tidak bisa ikut di dalam pengelolaan dana desa. Polisi tugasnya mengawasi pengelolaan dana milik rakyat itu.

“Tidak usah lagi silau untuk ikut-ikutan. Kita bukan ahlinya (tangani proyek). Serahkan saja kepada ahlinya,” katanya.

Dalam pengawalan dana desa, kata Erfan, seluruh Bhabinkamtibmas sudah siap melaksanakan tugasnya. Mereka diharapkan bisa menginput seluruh kejadian dan pengelolaan dana desa di aplikasi dimaksud.

“Sekarang hanya kendala jaringan saja. Ada beberapa daerah tidak punya jaringan,” ujarnya.

Erfan mengaku, melalui aplikasi ini, pihaknya optimis bisa mengurangi penyimpangan dana desa.

Sebab, setiap kegiatan di desa tercatat dalam aplikasi. Bila melenceng dari perencanaan, maka bisa diindikasikan ada penyimpangan.

“Bhabinkamtibmas bisa langsung melaporkannya ke Direktorat Kriminal Khusus untuk ditangani,” pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...