KPK Monev di Baubau, Hado Hasina Absen

458
 

Baubau, Inilahsultra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kota Baubau, Rabu 29 Agustus 2018.

Dalam kegiatan Monev yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Baubau itu, Komisi anti rasuah mengundang tiga daerah diantaranya Kota Baubau, Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan (Busel) beserta kepala daerah masing-masing. Namun khusus Baubau, Pj Wali Kota Baubau, Hado Hasina diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau.

- Advertisement -

Sebenarnya, Kabupaten Buteng juga diundang dalam kegiatan Monev itu. Hanya saja, Bupati Buteng Samahuddin mempunyai kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

“Sebetulnya dengan Buteng. Tapi kebetulan semalam kita di Buteng dan disambung tadi pagi untuk dituntaskan. Jadi hanya tiga daerah yang hadir,” kata Korsupgah KPK RI Koordinator wilayah Sultra, Heri Nurudin.

Heri menegaskan, empat daerah tersebut pihaknya melihat masih banyak peluang akan terjadinya korupsi. Hal itu disebabkan sistim pengendalian yang sangat lemah, salah satunya di sektor pengadaan barang dan jasa.

“Tapi kami tadi sudah menyampaikan saran dan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan. Kalau tidak diikuti, korupsi masih terjadi, siap-siap dengan penindakan. Kami sudah warning,” tegasnya.

Kata dia, rekomendasi tersebut dikeluarkan karena salah satu proses pemberantasan korupsi adalah pencegahan dan penindakan bersinergi.

“Jadi mestinya tidak ada penindakan lagi di Sultra. Tapi kalau masih terjadi, terpaksa dengan berat hati, penindakan lagi,” ujarnya.

Dari rekomendasi tersebut, KPK memberikan batas waktu sampai akhir tahun 2018 terkait pembenahan sistim tata kelola pemerintahan di empat daerah yang masuk dalam wilayah Kepulauan Buton (Kepton) ini.

“Sampai akhir tahun ini kita lihat progresnya. Kalau tidak ada progres yang berarti, maka mereka harus siap-siap dengan penindakan yang masuk. Pimpinan menyampaikan kepada kami, kalau tidak ada progres yang signifikan, tim pencegahan balik kanan dan tim penindakan akan masuk,” pungkasnya.

Sementara itu Sekot Baubau, Dr Roni Muchtar mengatakan akan maksimal menindaklanjuti rekomendasi dari KPK tersebut. Pasalnya, rekomendasi tersebut merupakan hal yang positif untuk segera ditindaklanjuti.

“Butuh upaya yang lebih profesional di tingkat kita. Bagi kita Baubau, ini sejak dari dulu sudah jadikan komitmen bersama. Semoga rekomendasi tadi, dalam waktu secepatnya kita coba lakukan tindak lanjut,” tandas Roni.

Berikut delapan rekomendasi KPK untuk Kota Baubau, Buteng, Buton dan Busel

-Pembenahan e-budgeting
-Pembenahan pengadaan barang dan jasa
-Pembenahan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
-Pembenahan manajemen aset
-Pembenahan Aparatur Sipil Negara (ASN)
-Pembenahan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
-Pembenahan perencanaan penganggaran

Reporter: Muhammad Yasir
Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...