Laworo, Inilahsultra.com – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Muna Barat (Mubar) menyebut, potensi kerawanan saat pemilu legislatif dan presiden tahun 2019 nanti salah satunya keberpihakan pejabat dan pegawai.
Kordinator Divisi Organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Data dan Informasi, Panwaslu Mubar Ishak menyebut, potensi pileg bukan saja dilakukan oleh parpol kontestan pemilu.
Potensi kerawanan ini juga bisa dilakukan oleh kandidat yang akan bertarung memperebutkan suara rakyat. Sebab, baik parpol maupun kandidat, sama-sama punya kepentingan untuk memperebutkan jabatan strategis di lembaga legislatif dan eksekutif.
Kata Ishak, akibat dorongan kepentingan tersebut, para pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu memungkinkan untuk berbuat curang.
“Pejabat dan pegawai pemerintahan yang terlibat dalam politik praktis akan menciptakan potensi kerawanan. Itu bisa dilakukan oleh pejabat yang memiliki afiliasi dengan parpol atau kandidat. Bukan cuma itu penyelenggara pemilu juga berpeluang ikut main, sehingga potensi kerawanan tersebut sulit dihindari,” bebernya, Sabtu 1 September 2018.
Ia menjelaskan, praktik kompetisi tidak fair ini, dapat dilihat dalam bentuk tindakan yang mengandung daya rusak rendah. Misal, pelanggaran jadwal kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat yang dilarang.
“Selain itu, akan muncul juga daya rusak besar. Untuk hal ini, pemicunya datang dari penyalahgunaan wewenang dan penggunaan fasilitas negara oleh pejabat dan pegawai pemerintah. Penerapan politik identitas serta manipulasi dana kampanye akan menyulut terjadinya kerawanan sosial,” sebutnya.
Ia menuturkan, praktik kompetisi yang tidak sehat itu bakal membuka peluang sengketa pemilu.
“Sengketa pemilu dimaksud adalah akan terjadi sengketa antar-peserta pemilu ataupun peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu,” pungkasnya.
Penulis : Muh Nur Alim
Editor : La Ode Pandi Sartiman
