Mantan Koruptor Boleh “Nyaleg”, Wa Ode Nurhayati : Ini Pertolongan Allah

4659
Wa Ode Nurhayati (Foto Facebook Wa Ode Nurhayati)
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan koruptor maju di Pilcaleg 2019 disambut baik oleh mantan terpidana korupsi.

Salah satunya, Wa Ode Nurhayati. Mantan anggota DPR RI ini mengaku bersyukur atas hasil judical refiew PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan terpidana korupsi.

-Advertise-

Ia pun menilai, putusan MA ini adalah pertolongan Tuhan.

“Alhamdulillah. Ini pertolongan Allah bagi segenap rakyat di bangsa ini,khususnya kami2 yg mantan2 napi korupsi,” katanya melalui pesan WhatsAppnya, Jumat 14 September 2018.

Wa Ode Nurhayati adalah mantan terpidana korupsi dalam kasus korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal (DPPIDT). Dia diduga telah menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari pengusaha Fahd A Rafiq yang diberikan melalui pengusaha Haris Suharman.

Sebelumnya, JR terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini diajukan oleh Wa Ode Nurhayati dan mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh.

Mahkamah Agung (MA) akhirnya membolehkan mantan terpidana korupsi untuk maju Pilcaleg 2019.

Sebelumnya, beberapa mantan terpidana korupsi mengajukan judical refiew ke MA terhadap Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis 13 September 2018 lalu.

Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan eks narapidana kasus kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.

“Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017,” ujar Juru Bicara MA Suhadi kepada Kompas.com, Jumat 14 September 2018.

Baca Juga :  Bakal Calon Gubernur Sultra Wa Ode Nurhayati Masih Status Wajib Lapor

Menurut Suhadi dengan dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu.

Berdasarkan UU pemilu, setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg namun wajib mengumumkannya ke publik.

Sementara PKPU Pencalonan melarang parpol mendaftaran mantan narapidana kasus korupsi sebagai caleg.

“Itu bertentangan dengan UU Pemilu. UU Pemilu kan membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi kalau PKPU kan menutup sama sekali kan. Bertentangan atau enggak itu? Ya kalau menurut MA ya bertentangan,” kata Suhadi.

MA sudah menerima 13 pengajuan uji materil PKPU 20 Tahun 2018. Gugatan diajukan para mantan koruptor yang ingin menjadi wakil rakyat.

Editor : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here