Mantan Terpidana Korupsi Kembali Gugat KPU ke Bawaslu

341

Kendari, Inilahsultra.com – Mantan terpidana korupsi kembali menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Bawaslu RI. Gugatan ini merupakan babak kedua perseteruan antara KPU dan mantan napi korupsi.

Salah satu mantan napi korupsi asal Sulawesi Tenggara, LM Bariun telah mengajukan sengketa ke Bawaslu RI, Jumat 21 September 2018.

- Advertisement -

Bakal calon DPD RI yang tidak dimasukkan dalam daftar calon tetap (DCT) ini menggugat KPU karena keputusan lembaga penyelenggara pemilu itu merugikan dirinya.

“Sementara menggugat di Bawaslu ini. Saya sudah ajukan tadi siang,” ungkap Bariun melalui telepon selulernya, Jumat 21 September 2018.

                       

Ikhwal gugatan Bariun terhadap KPU ini didasari adanya surat edaran KPU terkait petunjuk dan tata cara tindak lanjut bacaleg mantan terpidana korupsi pasca-putusan Mahkamah Agung (MA).

Pada poin a surat dimaksud disebutkan bahwa bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemulihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu provinsi dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.

Oleh Bariun, surat edaran ini semacam tidak menghargai putusan MA yang membolehkan mantan terpidana korupsi maju Pilcaleg.

“Sebenarnya, putusan MA ini disalahtafsirkan KPU,” katanya.

Menurutnya, putusan MA kemarin berlaku secara komprehensif tak perlu ada pertimbangan gugatan di Bawaslu.

Baca Juga :  KPU Gelar Gerakan Melindungi Hak Pilih, Wagub Sultra Dijadwalkan Hadir Cek Identitasnya

“Dalam putusan MA, semua caleg mantan napi yang sudah mendaftarkan diri yang sebelumnya TMS (tidak memenuhi syarat) maka menjadi MS (memenuhi syarat),” jelasnya.

Menurut dia, surat edaran ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

“Tapi, kok buat surat edaran, lain ceritanya. KPU ini selalu buat norma baru. Mereka menabrak terus aturan,” jelasnya.

Sebelumnya, Bariun bersama dua Bacaleg DPD Dapil Sultra lainnya dinyatakan TMS oleh KPU karena pernah menjadi mantan terpidana korupsi. Sikap KPU ini juga berlaku secara nasional.

Namun, keputusan KPU ini kemudian membuat beberapa bacaleg mengajukan sengketa ajudikasi ke Bawaslu. Sayangnya, enam bacaleg mantan napi korupsi di Sultra tak ada yang mengajukan sengketa.

Lembaga pengawas pemilu ini memutuskan meloloskan mantan terpidana korupsi. Putusan ajudikasi Bawaslu pun menuai pro kontra.

Beberapa mantan terpidana korupsi pun akhirnya mengajukan judical refiew di MA. Mereka menganggap, PKPU Nomor 20 Tahun 2017 bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017.

Gayung bersambut, MA kemudian mengabulkan judical refiew tersebut dan membolehkan mantan terpidana korupsi untuk nyaleg.

Menurut Bariun, risalah putusan MA ini harusnya dipatuhi oleh KPU tanpa membuat interpretasi lain atas putusan tersebut.

“Kita juga sadar, kalau undang-undang tidak izinkan, untuk apa mendaftar. Tapi ini kan undang-undang membolehkan. Lain hal misalnya hak politik kita dicabut. Sepanjang ini tidak (dicabut) bagaimana caranya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib mengaku, mempersilakan langkah Bariun mengajukan sengketa ajudikasi ke Bawaslu RI.

“Saya kira langkah yang ditempuh yang bersangkutan untuk mengajukan sengketa ajudikasi di Bawaslu RI silahkan saja jika yang bersangkutan merasa dirugikan karena penetapan calon tetap DPD Pemilu 2019 merupakan domain KPU RI. Jika dibutuhkan pimpinan, KPU Provinsi siap memberikan/menyampaikan dokumen maupun data hasil verifikasi dukungan yang bersangkutan sesuai kewenangan yang diberikan ketentuan perundang-undangan,” kata Natsir melalui pesan WhatsAppnya.

Baca Juga :  Asrun-Hugua Lebih Unggul Dibanding Rusda-Sjafei di Buton

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...